KALTIMNEWSROOM.COM – Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2/2026) menyetujui serangkaian langkah yang meningkatkan kendali atas Tepi Barat.
Hal itu membuka jalan bagi perluasan permukiman di wilayah yang telah diduduki sejak 1967.
Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Israel terkait Yudea dan Samaria, nama alkitabiah untuk Tepi Barat.
Penghapusan Larangan Membeli Tanah
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan Menteri Pertahanan, Yoav Katz, mengumumkan langkah ini dalam pernyataan gabungan.
Mereka menjelaskan bahwa pemerintah menghapus larangan yang telah berlaku selama beberapa dekade, yang melarang warga Yahudi membeli tanah di Tepi Barat.
“Langkah ini memperdalam akar kita di semua wilayah Tanah Israel dan menentang gagasan negara Palestina,” kata Smotrich.
“Yudea dan Samaria adalah jantung negara ini, dan memperkuatnya merupakan kepentingan keamanan, nasional, dan Zionis yang sangat penting” lanjut Katz menambahkan.
Perubahan Otoritas Pembangunan
Reformasi ini juga mengalihkan wewenang atas izin pembangunan permukiman di beberapa kota Palestina, termasuk Hebron, dari otoritas lokal Otoritas Palestina ke pemerintah Israel.
Sebelumnya, setiap perubahan konstruksi di komunitas Yahudi memerlukan persetujuan dari pemerintah kota setempat dan otoritas Israel.
Kini, otorisasi hanya berasal dari pihak Israel.
“Kami berkomitmen menghilangkan hambatan, menciptakan kepastian hukum dan sipil, serta memungkinkan para pemukim untuk hidup, membangun, dan berkembang dengan kedudukan yang sama dengan setiap warga negara Israel,” kata Katz.
Pengelolaan Situs Keagamaan
Selain itu, pemerintah Israel akan mengelola situs-situs keagamaan tertentu, bahkan ketika situs tersebut berada di wilayah yang secara formal berada di bawah kendali Otoritas Palestina.
Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi Israel di wilayah yang menjadi sengketa utama dalam konflik Israel-Palestina.
Reaksi Palestina
Kepresidenan Palestina di Ramallah mengecam keputusan ini.
Mereka menuduh Israel berusaha “mencaplok Tepi Barat, melegalkan perluasan permukiman, penyitaan tanah, dan penghancuran properti-properti Palestina, bahkan di wilayah yang berada di bawah kedaulatan Palestina.”
Keputusan kabinet Israel ini diprediksi akan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut dan memicu reaksi internasional, karena sebagian besar komunitas global menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional. (*)
