KNPI Samarinda Ingatkan Publik Soal Kerja Nyata Pemkot Samarinda, Bukan Polemik Sesaat
KaltimNewsroom.com – Di tengah polemik penyewaan mobil tamu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda mengajak masyarakat untuk tidak melupakan capaian besar pembangunan yang telah dilakukan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Ketua KNPI Samarinda, Ronni Hidayatullah, menegaskan bahwa pembangunan kota saat ini menunjukkan arah transformasi menuju kota modern dan tertata.
“Secara kinerja, Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Pak Andi Harun sangat jelas terlihat. Banyak perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai publik diarahkan melihat satu sudut pandang lalu melupakan kerja besar yang sudah dilakukan,” tegas Ronni.
Salah satu indikator nyata adalah lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda. Dari Rp485 miliar pada tahun 2020, PAD meningkat menjadi Rp1,01 triliun pada tahun 2025.
“Ini bukan angka kecil. Peningkatan PAD ini adalah bukti konkret bahwa tata kelola pemerintahan berjalan baik dan berdampak langsung terhadap pembangunan kota,” ujarnya.
Ronni juga menyoroti keberhasilan program Pro Bebaya Rp100 juta per RT yang dinilai sebagai salah satu inovasi pembangunan berbasis masyarakat paling progresif di Kalimantan Timur.
Program Pro Bebaya Rp100 juta per RT menjadi terobosan yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Program Pro Bebaya adalah bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat. Pembangunan tidak lagi hanya ditentukan dari atas, tetapi benar-benar melibatkan warga di tingkat paling bawah,” jelas Ronni.
Penataan Kota Mulai Terlihat
Tidak hanya itu, berbagai program penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda juga mulai menunjukkan hasil nyata.
Revitalisasi kawasan Citra Niaga, misalnya, kini berkembang menjadi pusat kuliner, budaya, dan UMKM yang semakin hidup sekaligus menjadi ruang publik baru bagi masyarakat.
Pemerintah kota juga melakukan transformasi terhadap sejumlah kawasan strategis lainnya. Seperti rencana pembangunan Pasar Pagi Samarinda menjadi pasar modern. Serta penataan kawasan tepian Sungai Mahakam yang kini dikenal sebagai Teras Samarinda.
Ke depan, kawasan tersebut bahkan direncanakan terhubung dengan pembangunan Little Chinatown di kawasan Pelabuhan Budaya Tionghoa, yang diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kota.
Raih Penghargaan Pembangunan Daerah
Ronni menilai berbagai program tersebut menunjukkan bahwa Samarinda saat ini tengah bergerak menuju transformasi sebagai kota modern dan tertata di Kalimantan Timur. Bahkan, menurutnya, keberhasilan pembangunan tersebut turut mengantarkan Wali Kota Samarinda meraih penghargaan tertinggi dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kalimantan Timur 2024.
Ia juga menilai sosok Andi Harun sebagai pemimpin yang terbuka terhadap dialog dan gagasan dari kalangan pemuda serta mahasiswa. Menurutnya, Wali Kota Samarinda tersebut kerap hadir dalam berbagai forum intelektual untuk berdiskusi dan mendengarkan aspirasi generasi muda.
“Pak Andi Harun bukan hanya bekerja membangun kota, tetapi juga membuka ruang dialog dengan anak-anak muda. Ini menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan visioner,” katanya.
Ronni bahkan menyinggung kesan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat berkunjung ke Samarinda. Dalam kunjungan tersebut, Hasto disebut mengapresiasi perkembangan kota yang terlihat dari hal-hal sederhana namun penting seperti penataan trotoar, drainase, hingga tingkat kebersihan kota.
Isu Sewa Mobil Diminta Dilihat Proporsional
Terkait polemik penyewaan mobil tamu, Ronni menilai isu tersebut seharusnya ditempatkan secara proporsional. Dan tidak dijadikan alat untuk menggiring opini negatif terhadap Pemerintah Kota Samarinda.
Ia menjelaskan bahwa dalam nomenklatur anggaran daerah memang terdapat pos kendaraan sewa untuk tamu pemerintah kota yang telah berjalan sejak 2023 dan direncanakan berakhir pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, disusun sebelum kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pada 2025.
Selain itu, pelaksanaannya juga disebut telah mengacu pada standar kebijakan kepala daerah serta berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kalau memang ada yang perlu dievaluasi, tentu itu bagian dari proses pemerintahan yang sehat. Tetapi tidak adil jika isu tersebut dijadikan seolah-olah menutupi semua capaian besar yang sudah dirasakan masyarakat Samarinda,” tegasnya.
(*)
