Mendagri Tito Karnavian Kerahkan Taruna Sekolah Kedinasan dan Pasukan TNI Polri ke Lokasi Bencana Aceh
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan mobilisasi besar-besaran personel bantuan ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dan sejumlah daerah lainnya di Pulau Sumatera. Langkah ini tidak hanya melibatkan unsur kekuatan utama seperti TNI dan Polri, namun secara spesifik Mendagri juga meminta keterlibatan aktif dari para taruna dan mahasiswa sekolah kedinasan di bawah naungan kementerian/lembaga untuk terjun langsung ke lapangan.
Instruksi ini muncul sebagai respons cepat atas kondisi darurat yang melanda sejumlah titik di Sumatera, di mana bencana hidrometeorologi telah melumpuhkan infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tito menekankan bahwa kehadiran personel tambahan sangat krusial untuk memastikan proses evakuasi, distribusi logistik, hingga pemulihan administrasi pemerintahan di tingkat lokal tetap berjalan optimal meskipun dalam kondisi krisis.
Menurut Tito Karnavian, pelibatan sekolah kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), bukan tanpa alasan. Para praja dan mahasiswa kedinasan dinilai memiliki disiplin tinggi serta pemahaman dasar mengenai tata kelola pemerintahan yang sangat dibutuhkan di daerah bencana. Mereka diharapkan dapat membantu aparatur desa dan kecamatan dalam mendata kerusakan, mengelola posko bantuan, serta memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang berhak tanpa kendala birokrasi yang berbelit.
“Kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat di titik-titik terdampak. Saya meminta Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh kepala sekolah kedinasan untuk segera memetakan kebutuhan personel tambahan guna memperkuat barisan di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya,” ujar Tito dalam koordinasi terbatas di Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini.
Kritik tajam sering dialamatkan pada lambatnya respons pemerintah daerah dalam menangani pascabencana. Dengan turunnya instruksi dari Mendagri ini, diharapkan tidak ada lagi kekosongan pelayanan publik di daerah-daerah terisolasi. Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga diminta untuk terus bersinergi dengan personel tambahan ini agar rantai komando tetap satu pintu dan tidak tumpang tindih.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dari pemerintah daerah yang terbatas. Dibutuhkan tenaga fisik dan manajerial yang tangguh di lapangan untuk memulihkan psikososial masyarakat. Pengiriman taruna sekolah kedinasan juga dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter bagi calon abdi negara agar memiliki empati dan ketangguhan dalam menghadapi krisis nyata di tengah masyarakat.
Situasi di Aceh sendiri saat ini masih dalam pengawasan ketat. Beberapa wilayah melaporkan kerusakan parah akibat banjir dan tanah longsor yang memutus akses jalan utama. Dengan adanya tambahan personel dari TNI, Polri, dan sekolah kedinasan, target pemulihan infrastruktur dasar dan normalisasi kehidupan warga diharapkan dapat selesai dalam waktu yang lebih singkat dari estimasi awal.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri berkomitmen untuk memantau perkembangan di lapangan setiap harinya. Tito mengingatkan para kepala daerah agar tidak ragu meminta bantuan personel jika memang kapasitas daerah sudah tidak memadai. Baginya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dikedepankan di atas segala protokol administratif biasa.
