Pemerintah Waspadai Lonjakan Harga Pangan Impor Akibat Pelemahan Rupiah
KaltimNewsroom.com – Pelemahan rupiah yang mencapai sekitar Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan stabilitas harga pangan di dalam negeri.
Hal ini mmenjadi perhaatian serius pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga komoditas pangan impor.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam apabila kenaikan kurs mulai memicu lonjakan harga di pasar.
Zulhas menyebut pemerintah sudah menyiapkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga agar tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan.
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah intervensi apabila harga pangan impor melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP). Ia menyebut pemerintah akan menggunakan mekanisme subsidi sebagai salah satu langkah penyeimbang.
“Kita tetap akan jaga. Seperti tadi. Kalau harga itu melampaui HET. Tentu pemerintah akan turun tangan memberikan harus subsidi,” ujar Zulhas saat ditemui di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa intervensi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk subsidi langsung terhadap harga maupun biaya distribusi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai kebutuhan di lapangan.
Anggaran Darurat Disiapkan untuk Stabilitas Harga
Zulhas menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk menghadapi kondisi tidak terduga, termasuk gejolak harga pangan akibat faktor eksternal seperti pelemahan rupiah. Ia menyebut anggaran tersebut dapat digunakan secara fleksibel untuk menjaga stabilitas pasar.
“Ada anggaran untuk bencana yang tidak terduga, ada anggarannya itu. Jadi disubsidi. Apakah ongkosnya atau kah harganya,” jelas ia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dapat menggunakan anggaran tersebut untuk menekan biaya logistik maupun menstabilkan harga jual di tingkat konsumen. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga yang terjangkau meskipun terjadi tekanan global.
Pemerintah Daerah Diminta Bertindak Cepat
Selain pemerintah pusat, Zulhas juga meminta pemerintah daerah ikut berperan aktif dalam mengendalikan harga pangan. Ia menilai respons cepat di daerah menjadi kunci untuk mencegah gejolak harga semakin meluas.
“Saya mengajak bupati, gubernur cepat. Cepat kalau ada masalah di daerahmu. Cepat kita tanggapi bareng-bareng. Yang pusat seperti bulog kita handle. BGN kita handle. Perhubungan tetap kita handle. APBN kita handle. Tapi kalau kewajiban daerah, daerah juga. Kabupaten, wali kota, gubernur juga harus cepat mengendalikan,” tambah Zulhas.
Ia menekankan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah harus berjalan solid. Pemerintah pusat akan menangani aspek strategis seperti cadangan pangan melalui Bulog dan distribusi, sementara pemerintah daerah diharapkan menjaga kestabilan harga di tingkat lokal.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar pelemahan rupiah tidak berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas lembaga untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap stabil di seluruh wilayah Indonesia.
Zulhas menegaskan bahwa respons cepat menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi gejolak harga, terutama pada komoditas pangan yang bergantung pada impor. Pemerintah menargetkan stabilitas harga tetap terjaga agar tekanan ekonomi global tidak membebani masyarakat secara langsung.
(*)
