Program Internet Gratis Kaltim Lampaui Target, Tantangan Listrik Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Kaltimnewsroom.com – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan hasil yang signifikan sepanjang 2025. Melalui program penyediaan internet gratis, ratusan desa di berbagai kabupaten kini telah terhubung dengan layanan jaringan, melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah daerah.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur mencatat, hingga akhir 2025, sebanyak 802 desa di tujuh kabupaten telah mendapatkan akses internet. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal program yang hanya menyasar 716 desa. Dengan capaian tersebut, realisasi program tercatat mencapai 112 persen dari rencana yang telah disusun.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut capaian ini sebagai indikator positif atas pelaksanaan program digitalisasi pedesaan yang dijalankan pemerintah provinsi. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan, serta dukungan pemerintah kabupaten dan desa.
“Secara umum, target sudah terlampaui. Ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan program berjalan cukup baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa,” ujar Faisal, Jumat (16/1/2026).
Meski demikian, Faisal mengakui bahwa pemerataan akses internet di Kalimantan Timur belum sepenuhnya tuntas. Dari total 841 desa yang masuk dalam perencanaan awal program, masih terdapat 39 desa yang belum dapat dijangkau layanan internet hingga akhir 2025. Desa-desa tersebut umumnya berada di wilayah dengan kondisi geografis sulit, serta memiliki keterbatasan infrastruktur dasar.
Optimalisasi Anggaran
Dari sisi pendanaan, program internet gratis Kaltim sepanjang 2025 didukung oleh anggaran sebesar Rp9,2 miliar. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi penggunaan dana mencapai Rp8,8 miliar atau sekitar 95,56 persen dari total pagu yang tersedia. Faisal menilai tingkat serapan tersebut cukup optimal, mengingat adanya kendala teknis dan nonteknis di lapangan.
“Kami berupaya maksimal agar anggaran benar-benar berdampak langsung pada perluasan layanan. Realisasi hampir 96 persen menunjukkan bahwa program ini dijalankan secara efektif,” katanya.
Kendala Infrastruktur Listrik
Namun, di balik capaian tersebut, Diskominfo Kaltim masih menghadapi persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi, yakni keterbatasan akses listrik di sejumlah wilayah pedesaan. Berdasarkan data yang dihimpun, hingga saat ini terdapat 125 desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati aliran listrik permanen.
Kondisi ini secara langsung memengaruhi keberlangsungan layanan internet. Di beberapa desa, perangkat jaringan memang telah terpasang, namun operasionalnya sangat bergantung pada penggunaan genset atau sumber energi alternatif lainnya. Akibatnya, layanan internet tidak dapat beroperasi secara konsisten.
“Kami tetap berupaya menghadirkan layanan internet di desa-desa tersebut. Namun operasionalnya sangat tergantung pada ketersediaan listrik. Jika genset tidak menyala atau bahan bakarnya habis, maka jaringan otomatis berhenti,” jelas Faisal.
Situasi ini menunjukkan bahwa program internet gratis tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung pembangunan infrastruktur dasar lainnya. Faisal menegaskan, penyediaan listrik menjadi prasyarat utama agar layanan internet dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa, baik untuk pendidikan, pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi lokal.
Memasuki 2026, tantangan lain yang dihadapi Diskominfo Kaltim adalah kepastian anggaran. Hingga saat ini, alokasi dana untuk kelanjutan program internet gratis masih menunggu proses perencanaan dan penyesuaian, menyusul adanya kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah provinsi untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pengembangan program. Faisal menyebut, dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Diskominfo harus memetakan wilayah-wilayah yang paling membutuhkan intervensi layanan digital.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, kami harus lebih cermat. Tidak semua wilayah bisa langsung kami jangkau. Arahan pimpinan jelas, program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Wilayah Prioritas
Sejumlah kabupaten disebut menjadi prioritas pengembangan lanjutan, di antaranya Kabupaten Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kabupaten Paser. Daerah-daerah tersebut dinilai masih memiliki kesenjangan akses digital yang cukup besar, baik dari sisi jumlah desa yang terhubung maupun kualitas jaringan yang tersedia.
Menurut Faisal, kehadiran internet di desa tidak hanya berkaitan dengan akses informasi, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat. Internet membuka peluang baru bagi pelajar untuk mengakses sumber belajar, bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk, serta bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan publik.
“Internet hari ini sudah menjadi kebutuhan dasar. Ketika desa terhubung, maka peluang untuk berkembang juga terbuka lebih luas,” katanya.
Ke depan, Diskominfo Kaltim berharap adanya dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Dengan demikian, program internet gratis tidak hanya sekadar menghadirkan jaringan, tetapi benar-benar mampu mendorong transformasi digital di pedesaan.
“Target kami bukan hanya memasang perangkat, tetapi memastikan masyarakat bisa memanfaatkan internet secara berkelanjutan. Itu yang akan terus kami dorong,” pungkas Faisal.
Dengan capaian yang melampaui target di 2025, Pemprov Kaltim optimistis program internet gratis dapat terus dikembangkan secara bertahap, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan tantangan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.
(tim redaksi)
