Rudy Mas’ud Temui Aksi Mahasiswa, Paparkan Capaian Program GratisPol
Kaltimnewsroom.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turun langsung menemui ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) saat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (23/2/2026).
Aksi mahasiswa tersebut merupakan evaluasi satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, khususnya terkait program unggulan GratisPol Pendidikan.
Mahasiswa menuntut transparansi penerima program, menyusul adanya laporan peserta yang tidak lolos meski memenuhi syarat administrasi.
Dalam dialog terbuka, Rudy Mas’ud memaparkan capaian program sekaligus membandingkan dengan Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) yang dijalankan pada era Gubernur Isran Noor – Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.
“Adik-adik semua, ada yang punya data berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau GratisPol?” ujar Rudy di hadapan massa aksi.
Perbandingan GratisPol vs BKT
Rudy kemudian memaparkan data resmi Pemprov Kaltim. Program GratisPol 2025, meski baru berjalan setengah tahun anggaran, telah menjangkau 24.890 mahasiswa.
Sementara itu, berdasarkan data 2019–2023, program BKT era Isran-Hadi selama lima tahun menyalurkan Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa, terdiri dari:
- BKT Tuntas: 25.358 penerima (Rp743,6 miliar)
- BKT Stimulan: 44.273 penerima (Rp268,6 miliar)
Untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa menerima bantuan GratisPol dengan total anggaran Rp1,38 triliun. Rinciannya :
- S1: 149.307 mahasiswa (Rp1,18 triliun)
- S2–S3: 7.449 mahasiswa (Rp133,6 miliar)
- Luar Kaltim : 892 mahasiswa
- Luar Negeri: 133 mahasiswa
- GratisPol Khusus: 1.200 penerima
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” tegas Rudy.
Tantangan Fiskal yang Dihadapi Kaltim
Dalam kesempatan itu, Rudy juga mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi Kaltim saat ini.
Rudy mengatakan, APBD Kaltim mengalami penurunan signifikan dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun.
Kendati demikian, ia menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
“Kita bayar langsung ke 52 kampus negeri dan swasta. Kampus yang melakukan verifikasi. Kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak dihitung,” jelasnya.
Rudy menegaskan Pemprov tidak menentukan penerima secara sepihak. Proses seleksi sepenuhnya berada di tangan perguruan tinggi melalui mekanisme verifikasi resmi.
Ia menyebut Kaltim saat ini menjadi pusat nasional menyusul keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus bersiap diri untuk memutus rantai kemiskinan dan kemunduran. Salah satunya dengan pendidikan.
“Kaltim ini etalase Indonesia, Ibu Kota Nusantara. Pendidikanlah yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kemunduran,” jelasnya.
(*)
