Sekjen PDIP Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD
Kaltimnewsroom.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP kembali menegaskan sikapnya menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Kini penolakkan datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menegaskan partainya mendukung pelaksanaan pilkada langsung di mana rakyat yang langsung memiilih calon kepala daerah.
Selain itu, kata Hasto, mereka juga mengusulkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.
Keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi masyarakat serta hasil rekomendasi rakernas partai.
“Setelah PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian juga seluruh struktur partai di seluruh Indonesia melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDIP,” kata Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1).
PDIP, kata Hasto, menilai pemilihan langsung juga merupakan amanat reformasi 1998 yang menjamin kedaulatan rakyat. Selain itu, Hasto mengatakan pilkada langsung juga memperkuat legitimasi pemimpin di daerah.
“Ini karena komitmen terhadap amanat reformasi, kemudian juga aspek-aspek kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Ini juga akan memperkuat basis legitimasi dari Kepala Daerah,” ucapnya.
Sistem pilkada langsung, kata Hasto, memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan kepala daerah.
Dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, seorang kepala daerah tidak akan mudah dijatuhkan oleh parlemen dan memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk melunasi janji-janji kampanyenya selama lima tahun menjabat.
Menanggapi keluhan mengenai mahalnya biaya pilkada langsung, PDIP pun menawarkan solusi teknologi berupa e-voting.
Hasto menyebut gagasan ini sudah lama diinisiasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga dikenal sebagai Presiden kelima RI. Hasto menyebut gagasan Megawati itu bercermin pada keberhasilan negara lain seperti India.
“E-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDIP. Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba bagaimana, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” ucapnya.
Ada Lobi Politik untuk Dukung Pilkada Melalui DPRD
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus mengungkapkan ada uoaya lobi politik untuk memuluskan rencana kepala daerah (Pilkada) dipilih DPRD.
Namun demikian Deddy Sitorus menegaskan sikap partainya yang tetap konsisten mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat.
Deddy menyatakan, ajakan itu datang dari perwakilan partai koalisi pemerintah yang menginginkan agar fraksi PDIP ikut mendukung usulan tersebut.
Kendari demikian ia tidak menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang melakukan lobi.
“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah,” kata Deddy, Rabu (7/1).
Meski begitu, Deddy menegaskan bahwa PDIP sejak awal telah mengeluarkan pernyataan tegas untuk menolak wacana Pilkada via DPRD. Ia menekankan bahwa partainya tetap berkomitmen agar pemilihan kepala daerah langsung lewat rakyat.
“Nah, kita tentu, kita tetap tegas, teguh, untuk agar pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD,” ujarnya.
(*)
