PADANG – Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Suharyono, menegaskan komitmen institusinya untuk menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama perwira menengah, AKBP F. Pihak kepolisian memastikan bahwa proses hukum internal melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akan berlangsung dalam waktu dekat. Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi oknum anggota yang mencoreng nama baik korps Bhayangkara, terlebih dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual terhadap sesama anggota Polri.
Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar telah merampungkan berkas pemeriksaan awal. Irjen Pol Suharyono menjelaskan bahwa transparansi menjadi prioritas utama guna mengembalikan kepercayaan publik dan memberikan keadilan bagi korban yang merupakan seorang Polisi Wanita (Polwan). Meskipun proses etik berjalan, Kapolda juga membuka peluang kelanjutan proses pidana umum apabila tim penyidik menemukan bukti-bukti baru yang memperkuat unsur delik pelecehan tersebut.
Komitmen Transparansi dan Integritas Polda Sumbar
Kepemimpinan Irjen Pol Suharyono menekankan bahwa perlindungan terhadap Polwan merupakan hal yang non-negosiasibel. Penanganan kasus AKBP F ini menjadi ujian bagi integritas internal Polda Sumbar dalam menerapkan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu. Berikut adalah poin-poin utama dalam penanganan kasus ini:
- Penyelesaian berkas perkara oleh Bidpropam untuk segera dilimpahkan ke meja hijau etik.
- Pendampingan psikologis bagi korban Polwan guna memastikan pemulihan trauma tetap berjalan.
- Pemeriksaan saksi-saksi kunci yang mengetahui kronologi kejadian secara mendalam.
- Evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan perilaku perwira menengah di lingkungan Polda Sumbar.
Analisis Prosedur Sidang Kode Etik Polri (KKEP)
Sidang etik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme krusial untuk menyaring anggota yang sudah tidak layak mengabdi. Dalam perspektif hukum kepolisian, AKBP F menghadapi ancaman sanksi berat mulai dari mutasi bersifat demosi hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Institusi merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kehadiran saksi ahli dan bukti digital kemungkinan besar akan memperkuat persidangan mendatang. Mengingat preseden kasus serupa di berbagai daerah, publik menuntut agar sanksi yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan pelaku. Hal ini selaras dengan upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan ‘bersih-bersih’ internal demi mewujudkan Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Menanti Bukti Baru untuk Ranah Pidana
Meskipun fokus saat ini adalah sanksi etik, pintu untuk jeratan pidana belum sepenuhnya tertutup. Kapolda Sumbar menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis. Jika dalam persidangan etik muncul fakta-fakta hukum yang lebih kuat atau korban menyerahkan bukti tambahan yang signifikan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum akan segera memproses laporan pidananya. Masyarakat dapat memantau perkembangan regulasi internal Polri melalui portal resmi Humas Polri untuk memahami standar operasional prosedur penanganan anggota bermasalah.
Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam menghadapi fenomena kekerasan seksual di lingkungan kerja maskulin. Keberanian korban untuk melapor harus mendapat apresiasi dan perlindungan hukum yang maksimal. Polda Sumbar kini berada di bawah sorotan tajam untuk membuktikan bahwa keadilan tidak akan tumpul ke atas, terutama saat menyangkut harkat dan martabat perempuan di internal kepolisian.
