KALTIMNEWSROOM.COM – Pengadaan alat pemeriksaan urine dan perluasan sosialisasi bahaya narkotika menjadi dua kebutuhan yang disoroti Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, dalam upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Tepian.
Sri Puji menilai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda membutuhkan dukungan anggaran yang sebanding dengan tanggung jawabnya. Keterbatasan pembiayaan berpotensi menghambat pelaksanaan program, terutama dalam penyediaan perlengkapan pemeriksaan dan edukasi kepada masyarakat.
“Anggarannya kecil, tetapi harapannya terlalu besar,” kata Sri Puji, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata melalui penyusunan anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan operasional BNN. Dengan demikian, program pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Keterbatasan Anggaran BNN Samarinda Perlu Perhatian
Sri Puji menilai kebutuhan operasional BNN harus menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan anggaran. Pasalnya, pencegahan penyalahgunaan narkotika membutuhkan sarana pendukung dan program edukasi yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa dukungan anggaran tidak seharusnya hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan rutin. Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan nyata di lapangan agar setiap program memiliki pembiayaan yang sesuai.
Perencanaan yang terukur juga membantu BNN menentukan prioritas kegiatan. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat mendukung program yang memberikan manfaat langsung bagi upaya pencegahan narkotika.
Pengadaan Cartridge Pemeriksaan Urine Jadi Kebutuhan
Selain anggaran operasional, Sri Puji menyoroti kebutuhan cartridge untuk pemeriksaan urine dengan tujuh parameter. Perlengkapan ini mendukung proses pemeriksaan sebagai salah satu bagian dari upaya mendeteksi penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan alat tersebut sejak penyusunan anggaran. Ketersediaan perlengkapan yang memadai akan menunjang pelaksanaan pemeriksaan sesuai kebutuhan program.
Sri Puji juga mengingatkan bahwa dukungan sarana harus berjalan seiring dengan pembiayaan kegiatan pencegahan lainnya. Sebab, upaya menekan penyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan pemeriksaan, tetapi juga edukasi yang konsisten.
Sosialisasi Narkotika Hingga Tingkat RT
Sri Puji meminta BNN Samarinda memperluas sosialisasi bahaya narkotika hingga ke lingkungan rukun tetangga (RT) dan berbagai lembaga lainnya.
Ia menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Karena itu, kegiatan edukasi harus memiliki sasaran yang jelas serta dukungan anggaran agar jangkauannya semakin luas.
Sosialisasi di tingkat RT dapat membantu mendekatkan informasi kepada warga di lingkungan tempat tinggal. Sementara itu, penyuluhan melalui berbagai lembaga dapat memperluas penyampaian pesan pencegahan kepada kelompok masyarakat lainnya.
Namun, pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan membutuhkan biaya operasional. Oleh karena itu, Sri Puji meminta kebutuhan edukasi masyarakat masuk dalam perencanaan anggaran BNN Samarinda.
Sri Puji Minta Dukungan Anggaran Lebih Konkret
Sri Puji menegaskan bahwa perhatian terhadap persoalan narkotika perlu diwujudkan melalui kebijakan pembiayaan yang jelas. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait mempertimbangkan kebutuhan BNN berdasarkan program yang akan dijalankan.
“Persoalan ini perlu mendapat perhatian. Bentuk perhatiannya harus jelas, salah satunya melalui penganggaran. Anggaran itu harus diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan,” ujarnya.
Ia kembali mencontohkan pengadaan cartridge untuk pemeriksaan tujuh parameter serta pembiayaan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat RT dan lembaga lainnya.
“Misalnya, dengan membeli cartridge atau alat ukur untuk pemeriksaan tujuh parameter tadi. Sosialisasi juga memerlukan anggaran, baik kepada masyarakat di tingkat RT maupun ke lembaga-lembaga lainnya,” tutupnya.
Sri Puji berharap kebutuhan operasional BNN mendapat perhatian dalam proses perencanaan anggaran. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menunjang pemeriksaan dan memperluas edukasi sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkotika di Samarinda.
Hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan mengenai keputusan penambahan anggaran maupun tindak lanjut pemerintah daerah atas kebutuhan yang disampaikan tersebut.
(Adv)
