Viral di Medsos, Pembatasan Ojol di Kawasan Pupuk Kaltim Tuai Kritik
KALTIMNEWSROOM.COM – Gelombang kritik warganet membanjiri media sosial menyusul kebijakan pembatasan akses bagi driver ojek online (ojol) di kawasan PC milik PT Pupuk Kalimantan Timur. Sorotan publik menguat setelah ratusan pengemudi dari Grab, Gojek, hingga Maxim mendatangi area perusahaan pada Senin (2/3/2026).
Aksi tersebut dipicu aturan baru yang hanya memperbolehkan ojol masuk melalui Pos Security di Jalan Catelya, tepatnya di depan Bontang Kuring Resto & Cafe. Kebijakan itu memaksa pengemudi memutar lebih jauh untuk mengantar pesanan ke dalam kawasan.
Viral di Media Sosial, Warganet Pertanyakan Proporsionalitas Aturan
Unggahan akun Instagram resmi BEKESAH.co, @bekesahofficial, memperlihatkan ratusan ojol memadati Jalan Catelya. Tayangan itu ditonton lebih dari 42 ribu kali dan memicu puluhan komentar bernada kritik.
“Emang ada apa sih di situ, cuma perumahan saja tapi kesannya kaya punya negara sendiri,” tulis akun @mr._Bronx.
Komentar lain mempertanyakan konsistensi pengamanan dibanding kawasan industri lain. “Kalau komplek PC Badak mungkin lebih masuk akal karena dekat kilang. Lah kalau PC yang satunya ini?” tulis akun @septian.amr.
Di Facebook BEKESAH.co, kritik juga bermunculan. Sejumlah warganet menilai kebijakan tersebut terlalu ketat dan menyulitkan masyarakat, termasuk pensiunan serta keluarga penghuni kawasan.
“Pensiunan dan keluarganya saja tidak bisa masuk buat jogging atau olahraga. Kebijakannya model jaga kawasan elit,” tulis akun Hadi Soesilo.
Warganet lain menyoroti dampak ekonomi bagi pekerja informal. Mereka menyebut pembatasan memperpanjang jarak tempuh, sementara tarif pengantaran tetap dihitung berdasarkan jarak terdekat di aplikasi.
“Kasihan yang antar cuma berharap receh tapi dipersulit,” tulis akun lainnya.
Ojol Nilai Efisiensi Waktu dan Biaya Terganggu
Sebelum mediasi dilakukan, pengemudi hanya diizinkan melintas melalui satu pintu akses. Kondisi ini membuat mereka mengambil rute lebih jauh untuk mencapai lokasi tujuan.
Bagi pengemudi, kebijakan tersebut berdampak langsung pada efisiensi waktu dan biaya operasional. Semakin jauh jarak tempuh, semakin besar konsumsi bahan bakar, sementara ongkos kirim tetap mengikuti sistem aplikasi.
Sejumlah driver menegaskan kawasan PC bukan hanya area perusahaan, tetapi juga kawasan permukiman yang dihuni keluarga karyawan dan masyarakat umum.
Manajemen Sebut Pengamanan Internal dan Masukan Penghuni
Menanggapi polemik tersebut, VP Keamanan Pupuk Kaltim, I Made Darmadi Giri, menyatakan pembatasan dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengamanan internal. Ia menyebut kawasan yang dibatasi masuk dalam Zona 1 hingga Zona 4 perusahaan.
“Banyak terjadi kecelakaan kerja. Ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa, tapi sudah masuk area perusahaan,” ujarnya dilansir dari BEKESAH.co.
Ia menambahkan pembatasan juga bertujuan meminimalisir potensi tindak pencurian. Beberapa kejadian kecil seperti pencurian helm di Masjid Baiturrahman dalam kawasan disebut pernah terjadi.
“Sudah pasang CCTV, tapi kadang pelakunya pintar,” katanya.
Menurut I Made, kebijakan tersebut juga merespons masukan dari penghuni kawasan yang menginginkan sistem keamanan diperketat.
“Karena ada banyak masukan dari penghuni di dalam, tugas kami mengatur sistem pengamanan dengan baik,” jelasnya.
Mediasi Digelar, Diskursus Publik Belum Reda
Setelah aksi protes, manajemen dan perwakilan driver ojol menggelar mediasi. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk pendataan driver yang beroperasi di kawasan serta penyesuaian mekanisme akses.
Manajemen menyebut para driver akhirnya memahami bahwa kawasan tersebut termasuk bagian dari objek vital perusahaan sehingga ada aturan yang harus dipatuhi.
“Karena ada banyak masukan dari penghuni di dalam, tugas kami sebagai keamanan mengatur sistem pengamanan dengan baik, dan pihak ojol juga akhirnya menerima dan memahami,” tandas I Made.
Meski begitu, perdebatan di ruang publik belum sepenuhnya mereda. Sebagian warganet tetap mempertanyakan proporsionalitas kebijakan, terutama karena kawasan PC juga berfungsi sebagai area hunian.
Polemik ini memperlihatkan tarik-menarik antara kepentingan keamanan perusahaan dan kebutuhan akses publik. Di satu sisi, perusahaan berkewajiban menjaga area operasional yang bersifat strategis. Di sisi lain, pembatasan akses berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga kini, kebijakan pembatasan tetap diberlakukan dengan penyesuaian hasil mediasi. Diskursus di media sosial pun masih berlangsung, mencerminkan besarnya perhatian warga terhadap kebijakan yang menyentuh ruang publik dan mata pencaharian.
(Redaksi)
