Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bertentangan dengan Kehendak Rakyat, Partai Diminta Menolak
Kaltimnewsroom.com – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai kritik tajam dari kalangan pengamat politik. Gagasan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kehendak mayoritas rakyat yang masih menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh pemilih.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menegaskan bahwa partai politik semestinya berada di barisan terdepan untuk menolak pilkada lewat DPRD apabila benar-benar mengklaim diri sebagai wakil suara rakyat.
Menurut Adi, berbagai hasil survei menunjukkan mayoritas publik menolak mekanisme pilkada tidak langsung. Salah satunya survei Litbang Kompas yang mencatat 77,3 persen responden menginginkan pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Partai mewakili dirinya sendiri, terutama suara para elitenya. Kalau mewakili suara rakyat, mestinya partai tolak pilkada lewat DPRD, dan mendukung pilkada langsung seperti hasil survei Litbang Kompas, 77,3 persen ingin pilkada langsung,” ujar Adi kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2026).
Mayoritas Publik Menolak Pilkada Tidak Langsung
Adi menilai, suara publik seharusnya menjadi pijakan utama dalam merumuskan sistem demokrasi, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah. Ketika mayoritas rakyat secara konsisten menolak pilkada lewat DPRD, maka wacana tersebut patut dihentikan.
Ia menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga partisipasi politik rakyat di tingkat lokal. Sistem tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam menentukan pemimpinnya.
“Kalau rakyat sudah jelas-jelas ingin memilih langsung, tapi partai justru mendorong mekanisme yang berlawanan, itu artinya ada masalah serius dalam relasi partai dengan konstituennya,” kata Adi.
Partai Politik Dinilai Berjarak dengan Rakyat
Lebih jauh, Adi menyoroti persoalan klasik yang terus membayangi partai politik di Indonesia, yakni jarak yang semakin lebar antara partai dan rakyat. Menurutnya, banyak partai cenderung mengabaikan aspirasi di tingkat akar rumput.
Ia menilai, dalam banyak kasus, kepentingan elite partai lebih sering dikedepankan dibandingkan suara masyarakat luas.
“Tak heran jika banyak sikap partai politik bertolak belakang dengan suara rakyat. Ya, partai lebih banyak kedepankan kepentingan partai dibanding mendengar suara rakyat,” ujarnya.
Sikap tersebut, lanjut Adi, berkontribusi besar terhadap munculnya persepsi negatif publik terhadap partai politik. Kepercayaan masyarakat pun berpotensi terus menurun jika partai dianggap tidak lagi menjadi saluran aspirasi rakyat.
Risiko Sentralisasi Kekuasaan Partai
Adi juga menyayangkan apabila seluruh proses pengisian jabatan publik semakin terkonsentrasi pada keputusan partai politik. Menurutnya, kondisi tersebut akan mempersempit ruang kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
“Maju pilpres dan pileg wajib dari partai, pilkada pun mayoritas dari partai, meski ada celah maju dari perseorangan,” imbuhnya.
Jika pilkada juga ditarik sepenuhnya ke DPRD, Adi menilai posisi rakyat hanya akan menjadi penonton dalam proses politik yang seharusnya menjadi hak mereka.
Survei Litbang Kompas: Pilkada Langsung Paling Cocok
Penolakan publik terhadap pilkada lewat DPRD juga terekam dalam hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Survei tersebut menunjukkan bahwa 77,3 persen responden menilai pilkada langsung merupakan sistem paling cocok untuk memilih kepala daerah.
“Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu,” demikian hasil survei yang dilansir Kompas.id, Senin (12/1/2026).
Sementara itu, hanya 5,6 persen responden yang menilai sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai mekanisme paling cocok. Adapun 15,2 persen responden menyatakan kedua sistem sama saja, dan 1,9 persen menjawab tidak tahu.
Demokrasi dan Kualitas Pemimpin Jadi Alasan Utama
Dari responden yang mendukung pilkada langsung, mayoritas menyebut alasan demokrasi dan partisipasi rakyat sebagai faktor utama. Sebanyak 46,2 persen responden menilai pilkada langsung memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, 35,5 persen responden beranggapan bahwa pilkada langsung lebih menjamin kualitas pemimpin yang terpilih karena rakyat dapat menilai langsung rekam jejak dan kapasitas calon.
Alasan lainnya mencakup ketidakpercayaan terhadap pemerintah sebesar 5,4 persen, faktor lain-lain 1,4 persen, serta 4,5 persen responden yang tidak memberikan jawaban.
Dengan temuan tersebut, Adi menegaskan bahwa wacana pilkada lewat DPRD seharusnya ditolak secara terbuka oleh partai politik jika mereka masih ingin menjaga legitimasi dan kepercayaan publik. Menurutnya, mengabaikan suara mayoritas rakyat justru berisiko melemahkan fondasi demokrasi di tingkat lokal.
(Redaksi)
