JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mengikis peredaran narkotika hingga ke akar rumput. Dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, ia menekankan bahwa desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan benteng utama dalam menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman barang haram tersebut. Yandri memandang bahwa program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) merupakan instrumen krusial yang harus dioptimalkan demi menyelamatkan generasi muda di wilayah pedesaan.
Langkah progresif ini menuntut sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan otoritas desa. Yandri menjelaskan bahwa kerentanan desa terhadap penyusupan jaringan narkoba meningkat seiring dengan terbukanya akses transportasi ke daerah terpencil. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dalam mendeteksi dini aktivitas mencurigakan menjadi prioritas utama kementeriannya saat ini. Ia mendorong agar setiap desa memiliki regulasi lokal yang mampu memitigasi risiko penyalahgunaan zat adiktif secara mandiri dan berkelanjutan.
Strategi Kolaboratif Mewujudkan Desa Bersih Narkoba
Implementasi Desa Bersinar tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan anggaran dan tata kelola yang transparan. Yandri Susanto menginstruksikan para kepala desa agar mengalokasikan sebagian dana desa untuk kegiatan edukasi dan pencegahan. Strategi ini mencakup beberapa poin inti:
- Pembentukan sukarelawan anti-narkoba yang berbasis pada tokoh pemuda dan masyarakat lokal.
- Penyusunan peraturan desa (Perdes) mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN).
- Penyediaan ruang aktivitas positif seperti pusat olahraga dan kreativitas untuk mengalihkan atensi remaja dari pengaruh negatif.
- Kerjasama intensif dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pemetaan wilayah rawan distribusi.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keberanian warga untuk melapor. Yandri menjamin bahwa sistem pelaporan akan dibuat sedemikian rupa sehingga keamanan informan tetap terjaga. Ia percaya bahwa modal sosial yang kuat di pedesaan, seperti semangat gotong royong, adalah senjata paling ampuh untuk melawan kartel narkoba yang mencoba masuk ke lingkungan domestik.
Analisis Dampak Sosial dan Ketahanan Ekonomi Desa
Secara analitis, peredaran narkoba di desa bukan hanya masalah hukum, melainkan ancaman nyata bagi produktivitas ekonomi daerah. Ketika angkatan kerja muda terjerat ketergantungan, angka kemiskinan di desa berpotensi melonjak drastis. Badan Narkotika Nasional terus mencatat bahwa dampak ekonomi dari kerugian akibat narkoba mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Dengan mewujudkan Desa Bersinar, pemerintah sebenarnya sedang melakukan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia pedesaan.
Upaya ini berkesinambungan dengan program peningkatan ekonomi melalui BUMDes yang telah dicanangkan sebelumnya. Desa yang sehat secara sosial akan jauh lebih mudah mengembangkan potensi wisatanya maupun komoditas unggulannya. Yandri optimis bahwa pada akhir tahun 2026, jumlah desa yang berstatus ‘Bersinar’ akan meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Integrasi antara keamanan lingkungan dan kemandirian ekonomi adalah kunci utama dalam membangun desa yang tangguh dari segala lini gangguan sosial.
Menteri Desa menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak abai. Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba adalah jihad kemanusiaan yang harus dilakukan secara kolektif. Peringatan HANI 2026 ini diharapkan menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk desa di seluruh Indonesia.
