KALTIMNEWSROOM.COM – Pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 71 ribu personel darat dan 51 unit udara untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah juga menyiapkan tambahan personel dan armada guna memperkuat operasi pemadaman di sejumlah provinsi prioritas.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir atau Tata menyampaikan langkah tersebut saat menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Tata menegaskan pemerintah memprioritaskan keselamatan warga Indonesia yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
“Izinkan saya menegaskan hal ini. Korban pertama dari kebakaran ini adalah rakyat Indonesia sendiri,” kata Tata dalam pernyataan pers bersama.
Ia menyebut petani, anak-anak, dan keluarga di Sumatera serta Kalimantan sebagai kelompok yang lebih dahulu menghirup asap akibat kebakaran.
“Merekalah para petani kita, anak-anak kita, dan keluarga kita di Sumatera dan Kalimantan yang harus menghirup asap terlebih dahulu,” tegasnya.
Prabowo Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla
Tata mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Presiden meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi dan mengerahkan sumber daya untuk memadamkan api.
“Beliau (Prabowo) telah menginstruksikan untuk mengintensifkan, mengoordinasikan dengan lebih baik, dan mempertahankan respons nasional, serta mengerahkan seluruh sumber daya nasional yang ada untuk memadamkan api,” ujarnya.
Pemerintah menggunakan sejumlah metode untuk mengatasi kebakaran. Upaya itu mencakup pengeboman air atau water bombing, penggunaan es kering, dan modifikasi cuaca.
Tata menegaskan pemerintah akan terus memanfaatkan teknologi yang tersedia. Meski demikian, kondisi alam masih menjadi tantangan, terutama akibat fenomena El Nino yang parah.
“Kita akan terus menggunakan seluruh teknologi yang tersedia untuk memadamkan api. Namun sekali lagi, faktor alam sangat menentukan keberhasilan kita,” katanya.
Indonesia Kerahkan 51 Unit Udara
Dalam pertemuan dengan Vivian, Tata menjelaskan pengerahan sekitar 71 ribu personel darat dan 51 unit udara di berbagai provinsi prioritas. Pemerintah juga menyiapkan tambahan kekuatan untuk mendukung operasi pemadaman.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat Indonesia. Upaya pemadaman juga membantu mengurangi risiko kabut asap yang berdampak pada negara tetangga.
“Namun ketahuilah, ketika kami melindungi rakyat kami sendiri, kami juga sekaligus melindungi tetangga dan kawasan kita,” ungkap Tata.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan upaya nasional yang kuat sekaligus kerja sama regional, mengingat asap kebakaran dapat melintasi batas negara.
Indonesia Terbuka terhadap Tawaran Bantuan
Tata mengakui negara-negara tetangga mengkhawatirkan dampak kabut asap. Pemerintah Indonesia menghargai tawaran bantuan yang mereka sampaikan.
Namun, pemerintah akan menilai setiap tawaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan sebelum menentukan tindak lanjutnya.
“Kami memahami kekhawatiran negara tetangga kami dan mengapresiasi tawaran bantuan yang diberikan. Tawaran-tawaran ini akan dipertimbangkan oleh otoritas terkait di Indonesia sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Indonesia juga akan melanjutkan koordinasi melalui mekanisme ASEAN untuk memperkuat penanganan pencemaran asap lintas batas.
Tata menyebut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai salah satu landasan kerja sama regional yang akan terus digunakan.
“Kita akan terus bekerja melalui saluran ASEAN yang telah ada, termasuk Perjanjian ASEAN tentang ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution,” tutupnya.
(Redaksi)
