KALTIMNEWSROOM.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Rencana tersebut muncul setelah Gibran menyampaikan keinginannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.
Langkah Gibran tersebut mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum untuk mengubah kedua putusan tersebut.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat. Sementara itu, putusan MA juga telah mencapai tahap akhir.
Yusril Jelaskan Posisi Gibran dalam Perkara di MA
Yusril menegaskan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.
Ia juga menjelaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding. Sebab, Wakil Presiden tidak tercatat sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA.
Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen).
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” jelasnya.
Selain itu, Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK. Kementerian tersebut akan segera menjalankan perintah MA setelah menerima salinan resmi putusan.
“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” ujarnya.
Yusril Serahkan Langkah Hukum kepada Gibran
Meski menyampaikan pandangan mengenai putusan MA dan MK, Yusril tidak menentukan jalur hukum yang harus Gibran pilih.
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Wakil Presiden.
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh,” kata Yusril.
Sebelumnya, Gibran juga menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang sama.
Namun, Gibran meminta waktu untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan tersebut saat menjelaskan hasil pertemuan di Istana Kepresidenan.
(Redaksi)
