JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi secara tegas mendesak pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran serta besaran nominal bantuan dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Langkah ini menjadi krusial mengingat tantangan ekonomi yang semakin berat bagi keluarga prasejahtera dalam membiayai kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Purnamasidi menilai bahwa angka bantuan yang ada saat ini sudah tidak lagi relevan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan alat penunjang pendidikan di lapangan.
Politisi tersebut menyoroti bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus mendapatkan jaminan penuh dari negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak siswa penerima manfaat masih kesulitan memenuhi biaya operasional harian, seperti transportasi dan pembelian buku penunjang. Oleh karena itu, penyesuaian nominal bantuan PIP menjadi keharusan agar program ini tetap efektif menekan angka putus sekolah di Indonesia.
Urgensi Penyesuaian Nominal PIP di Tengah Inflasi
Purnamasidi menjelaskan bahwa struktur biaya pendidikan telah mengalami pergeseran signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan harga bahan pokok secara tidak langsung berdampak pada alokasi pendapatan orang tua siswa prasejahtera, sehingga dana pendidikan seringkali terpinggirkan. Jika pemerintah tetap mempertahankan nominal lama, maka daya jangkau bantuan tersebut akan terus tergerus inflasi.
- Kebutuhan logistik siswa seperti seragam, sepatu, dan alat tulis mengalami kenaikan harga berkala.
- Biaya transportasi menuju sekolah yang terus meningkat seiring fluktuasi harga BBM.
- Kebutuhan akses digital dan kuota internet yang kini menjadi komponen wajib dalam kurikulum merdeka.
- Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar memerlukan intervensi fiskal yang lebih berani dari pemerintah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin merupakan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada kuantitas jumlah penerima, tetapi juga harus memperhatikan kualitas nominal yang diberikan agar benar-benar mampu meringankan beban wali murid secara signifikan.
Analisis Kebijakan: Mengapa Kenaikan Anggaran PIP Menjadi Vital
Secara analitis, Program Indonesia Pintar telah menjadi tulang punggung jaminan pendidikan nasional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinkronisasi data dan besaran dana. Jika kita merujuk pada data resmi di laman resmi PIP Kemendikbudristek, program ini memang telah menjangkau jutaan siswa, namun keluhan mengenai ketidakcukupan dana terus bermunculan dari berbagai daerah. Purnamasidi berpendapat bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seharusnya mampu mengakomodasi kenaikan ini jika dikelola dengan skala prioritas yang tepat.
Permintaan kenaikan ini juga berkaitan erat dengan target pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tanpa sokongan finansial yang memadai, anak-anak dari kelas ekonomi bawah berisiko kehilangan momentum untuk bersaing di pasar kerja masa depan. Oleh sebab itu, DPR akan terus mengawal pembahasan anggaran pendidikan agar berpihak pada keadilan sosial dan pemerataan akses sekolah yang bermutu.
Pemerintah diharapkan segera melakukan kajian komprehensif mengenai standar biaya hidup siswa di berbagai wilayah untuk menentukan besaran ideal bantuan PIP yang baru. Sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Keuangan menjadi kunci utama agar usulan kenaikan anggaran ini dapat terealisasi pada tahun anggaran mendatang.
