Krisis Guru di Samarinda Belum Teratasi, DPRD Minta Pemerintah Segera Bertindak
KALTIMNEWSROOM.COM – Persoalan kekurangan guru di Kota Samarinda diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat. DPRD Kota Samarinda memperkirakan kebutuhan tenaga pengajar yang belum terpenuhi dapat mencapai 765 orang hingga akhir tahun 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.
Menurutnya, data yang dimiliki saat ini menunjukkan jumlah kekurangan guru masih sangat dinamis dan kemungkinan bertambah seiring berjalannya waktu.
“Jika melihat perkembangan yang ada, kebutuhan guru yang belum terpenuhi masih berpotensi meningkat sampai akhir tahun nanti,” kata Novan.
Regulasi Jadi Kendala Pemenuhan Guru
Novan menjelaskan pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menutupi kekurangan tenaga pengajar. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan aturan terkait perekrutan tenaga non-ASN.
Akibat kondisi tersebut, sekolah tidak memiliki banyak pilihan untuk menambah guru dalam waktu singkat.
Di sisi lain, proses pengadaan guru melalui jalur CPNS juga membutuhkan waktu sebelum tenaga yang lulus seleksi benar-benar bisa ditempatkan di sekolah.
“Meskipun ada rekrutmen CPNS, hasilnya tidak bisa langsung dirasakan karena masih ada tahapan administrasi dan penyesuaian penempatan yang harus dilalui,” ujarnya.
Menurut Novan, kondisi itu membuat kebutuhan guru di lapangan belum dapat segera tertutupi.
Sekolah Cari Solusi dengan Dana BOSDA
Untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan, sejumlah sekolah akhirnya memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk merekrut tenaga pengajar tambahan.
Namun, DPRD menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara dan belum mampu menjawab kebutuhan jangka panjang.
Novan mengatakan kemampuan pendanaan melalui BOSDA memiliki batas sehingga tidak semua sekolah dapat merekrut guru sesuai kebutuhan mereka.
“Skema BOSDA memang membantu mengurangi kekurangan guru, tetapi kapasitas anggarannya terbatas sehingga sulit dijadikan solusi utama,” tuturnya.
Selain itu, besaran honor yang diterima tenaga pengajar dari skema tersebut dinilai belum cukup ideal untuk menarik lebih banyak calon guru.
DPRD Dorong Solusi Jangka Panjang
DPRD Samarinda meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera menyusun langkah yang lebih konkret untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
Menurut Novan, kebutuhan guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kualitas pembelajaran yang diterima siswa.
Ia berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi agar kebutuhan tenaga pengajar di Samarinda segera terpenuhi.
“Kami ingin ada langkah yang lebih cepat dan terukur sehingga sekolah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” pungkasnya.
DPRD menilai percepatan pemenuhan tenaga guru menjadi salah satu kunci untuk menjaga mutu pendidikan dan memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan optimal di seluruh sekolah Kota Samarinda.
(Adv)
