DPRD Samarinda Soroti Kebocoran PAD dari Parkir, Celni Usulkan Pelatihan Juru Parkir Berbasis Digital
KALTIMNEWSROOM.COM – Upaya Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan, salah satunya dengan menerapkan pelatihan juru parkir berbasis digital.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari. Ia mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat lokal, khususnya mereka yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir elektronik.
Menurut Celni, digitalisasi parkir merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan retribusi daerah. Namun, pemerintah juga harus memastikan para petugas di lapangan memiliki kemampuan yang sesuai dengan sistem yang diterapkan.
Digitalisasi Parkir Butuh Dukungan SDM yang Siap
Celni mengatakan transformasi sistem parkir dari pola konvensional menuju pembayaran elektronik memerlukan tenaga kerja yang memahami penggunaan teknologi.
Ia menilai keberhasilan sistem parkir berbasis QR code dan elektronifikasi tidak hanya bergantung pada perangkat yang digunakan, tetapi juga kemampuan petugas dalam mengoperasikannya.
“Kalau kita mau kencang dari segi perpajakan dan retribusi yang diterima kita berbasis QR, kita juga harus memiliki SDM yang bisa dan siap menggunakan sistem digitalisasi yang ada. Beberapa yang kerja sama dengan kita dalam segi perparkiran masih kurang,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kompetensi SDM harus menjadi prioritas agar modernisasi sistem parkir dapat berjalan optimal.
Masyarakat Lokal Perlu Mendapat Kesempatan
Celni menegaskan masyarakat lokal tidak boleh tersisih di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Justru, kata dia, pemerintah perlu membuka ruang lebih luas agar warga sekitar dapat terlibat dalam sistem pengelolaan parkir yang baru.
Ia menilai pelatihan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekaligus menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing.
Selain keterampilan teknis, peserta pelatihan juga perlu memahami tata kelola parkir, pelayanan kepada masyarakat, dan aturan terkait retribusi daerah.
Dengan bekal tersebut, para peserta dapat menjalankan tugas secara profesional dan mendukung peningkatan kualitas layanan parkir di Kota Samarinda.
Pelatihan Jadi Solusi Kurangi Kebocoran Retribusi
Menurut Celni, salah satu persoalan yang masih dihadapi sektor perparkiran adalah potensi kebocoran retribusi akibat pengelolaan yang belum optimal.
Ia menilai pelatihan dan perekrutan masyarakat lokal dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan parkir.
“Banyak yang kerja sama dengan kita namun SDM-nya masih sangat kurang. Untuk mencegah kebocoran perparkiran yang ada, kita harus melatih masyarakat lokal sekitar untuk direkrut,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat menjadikan program tersebut sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan.
Parkir Liar Masih Menjadi Tantangan
Selain persoalan kebocoran retribusi, Celni juga menyoroti keberadaan parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah titik di Samarinda.
Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat lokal dalam sistem parkir resmi.
“Dengan adanya pelatihan ini, ya bisa mengurangi adanya juru parkir liar yang sering menyebabkan kebocoran PAD kita dari segi perparkiran. Kita selama ini banyak bocor karena banyak parkir liar yang tidak menyumbang PAD,” katanya.
Celni menilai semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam sistem resmi, semakin kecil peluang munculnya praktik parkir liar.
DPRD Minta Pembinaan Juru Parkir Berbasis Digital Berkelanjutan
Lebih lanjut, Celni meminta Dishub Samarinda tidak hanya fokus pada pemasangan alat digital dan pencapaian target penerimaan daerah.
Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada para juru parkir yang telah terdaftar dalam sistem resmi.
“Juru parkir yang sudah didaftar Dishub dan OPD terkait wajib juga dilatih. Jangan sampai mereka tersingkir karena tidak paham teknologi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menghilangkan kesempatan kerja yang sudah ada.
DPRD Dorong Sistem Parkir yang Transparan dan Berpihak pada Warga
Usulan pelatihan tersebut akan menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Samarinda dalam pembahasan kebijakan perparkiran ke depan.
Celni berharap pemerintah segera menyusun program pelatihan yang melibatkan operator parkir dan penyedia teknologi agar materi yang diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia optimistis langkah tersebut dapat menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, program tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk ikut menikmati manfaat dari modernisasi layanan publik.
Menurut Celni, keberhasilan digitalisasi parkir tidak hanya diukur dari peningkatan PAD, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari perubahan tersebut.
(Adv)
