PANDEGLANG – Masyarakat Desa Rancapinang saat ini menghadapi tekanan besar akibat pembangunan fasilitas militer yang terus berjalan di wilayah mereka. Warga secara terbuka mendesak Pemerintah Pusat dan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera menghentikan aktivitas pendirian batalyon di lahan yang selama puluhan tahun menjadi tumpuan hidup masyarakat. Kebijakan ini memicu keresahan sosial karena warga merasa pembangunan tersebut justru meminggirkan hak-hak dasar dan menghapus akses terhadap sumber daya alam lokal.
Eksistensi batalyon di tengah permukiman dan lahan produktif warga dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap nasib rakyat kecil. Alih-alih membawa kemajuan ekonomi atau keamanan, proyek ini justru menciptakan jurang kemiskinan baru. Masyarakat menegaskan bahwa keberadaan militer yang terlalu dominan di wilayah pesisir Pandeglang ini telah merampas ruang gerak mereka untuk bertani dan melaut, yang merupakan fondasi utama ekonomi warga Rancapinang.
Dampak Masif Pembangunan Batalyon Terhadap Kehidupan Warga
Pembangunan infrastruktur militer ini memicu berbagai persoalan kompleks yang menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi keluhan warga:
- Kehilangan Mata Pencaharian: Lahan yang kini diklaim dan dipagari oleh pihak militer sebelumnya merupakan lahan produktif untuk bercocok tanam dan akses menuju bibir pantai bagi nelayan.
- Ancaman Kedaulatan Ruang Hidup: Kehadiran batalyon secara fisik mempersempit ruang interaksi sosial warga dan menciptakan rasa tidak aman akibat aktivitas militer yang intensif di sekitar rumah tinggal.
- Minimnya Kompensasi dan Dialog: Warga merasa proses pengambilalihan lahan tidak melalui prosedur musyawarah yang adil, sehingga posisi tawar masyarakat sangat lemah di hadapan kekuatan institusi negara.
- Dampak Psikologis bagi Generasi Muda: Anak-anak di Rancapinang tumbuh dalam bayang-bayang konflik agraria, yang dapat mempengaruhi perspektif mereka terhadap keadilan hukum di Indonesia.
Urgensi Evaluasi Kebijakan Pengadaan Lahan Militer
Para analis kebijakan publik berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap urgensi penempatan batalyon di wilayah yang padat aktivitas ekonomi rakyat. Pengadaan lahan untuk kepentingan pertahanan tidak boleh serta-merta menabrak prinsip hak asasi manusia dan kedaulatan pangan lokal. Jika pembangunan ini terus dipaksakan tanpa solusi konkret, pemerintah berisiko menciptakan konflik agraria yang berkepanjangan dan sulit teratasi di masa depan.
Negara seharusnya memposisikan masyarakat sebagai mitra pembangunan, bukan sebagai objek yang harus ‘dikalahkan’ demi proyek strategis. Kasus di Rancapinang ini menjadi cermin retaknya hubungan antara militer dan rakyat ketika kepentingan pertahanan dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sosial. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sering kali menekankan bahwa hak atas tanah adalah bagian dari hak asasi yang harus dilindungi secara konstitusional.
Membangun Kembali Harapan di Rancapinang
Meskipun saat ini warga merasa dalam posisi yang kalah secara hukum, semangat untuk menuntut keadilan tetap membara. Langkah hukum melalui gugatan yang pernah ditempuh menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan pada sistem, meski hasilnya belum memihak kepada mereka. Diperlukan intervensi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga terkait untuk memediasi kebuntuan ini agar tercapai solusi win-win solution yang tidak mengorbankan nasib masyarakat kecil.
Sebelumnya, dalam catatan sengketa lahan di Banten, konflik antara institusi negara dan warga lokal sering kali berakhir dengan penggusuran paksa. Namun, untuk kasus Rancapinang, warga menuntut perlakuan yang berbeda. Mereka menginginkan pengakuan atas tanah ulayat dan tanah garapan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Harapan warga hanya satu: pemerintah tidak hanya membangun gedung batalyon yang megah, tetapi juga memastikan bahwa perut rakyat tetap kenyang dan masa depan mereka tetap terjamin.
