Soroti Masalah Integritas di Sekolah, Mendikdasmen Sebut Masih Ada Dugaan Penyimpangan Dana BOS dan KIP
KaltimNewsroom.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah masih menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan di sejumlah sekolah.
Ia menyampaikan hal tersebut saat peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter siswa.
Abdul Mu’ti mengungkap bahwa sejumlah laporan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ia menyoroti bahwa praktik tersebut masih terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling awal menanamkan nilai integritas.
“Kita masih mendapat adanya informasi misalnya bagaimana dana BOS belum digunakan sebagaimana mestinya. KIP disalahgunakan, dan berbagai kebijakan yang justru immediate environment-nya itu terjadi di sekolah,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan administrasi. Tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan karakter yang diterima siswa di sekolah.
Bertentangan dengan Pendidikan Karakter di Sekolah
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menilai bahwa penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekolah berpotensi merusak pesan moral yang diajarkan di ruang kelas.
Ia menyebut adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang dapat membingungkan peserta didik dalam memahami nilai kejujuran.
“Itu memberikan satu contoh yang kontraproduktif dengan apa yang diajarkan di kelas-kelas. Ketika anak-anak diajari kejujuran tetapi kenyataannya justru tidak melihat contoh bagaimana kejujuran itu terbangun dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keteladanan menjadi faktor penting dalam pendidikan karakter. Menurutnya, siswa tidak hanya belajar dari materi pelajaran. Tetapi juga dari perilaku nyata yang mereka lihat setiap hari di lingkungan sekolah.
Dorongan Penguatan Integritas dan Kebijakan Pendidikan
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola pendidikan yang bersih dan transparan.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan agar sekolah benar-benar menjadi lingkungan yang mendukung pembentukan karakter positif.
“Sehingga karena itu maka berbagai kebijakan yang dilakukan di sekolah tentu harus bersinergi dengan upaya-upaya bersama agar sekolah juga dapat menjadi model bagaimana kehidupan yang bersih. kehidupan yang jauh dari korupsi itu dapat menjadi immediate environment atau lingkungan terdekat bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Pemerintah, kata dia, berupaya membangun kebiasaan jujur pada siswa melalui berbagai pendekatan. Termasuk dalam proses pembelajaran dan sistem penerimaan peserta didik baru.
“Kami berusaha untuk sejak dini menanamkan kepada anak kita bagaimana mereka jujur dalam mengerjakan soal dan juga dalam mereka berperilaku sehari-hari. Kami juga mulai menerapkan sistem penerimaan murid baru yang menekankan prinsip keadilan dan juga kejujuran, yang itu semua membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk dukungan Bapak Ibu sekalian para pemangku kepentingan dan juga pemerintah daerah di semua struktur pemerintahan,” pungkasnya.
(*)
