SPMB Samarinda 2026 Kembali Jadi Sorotan, DPRD Dorong Bantuan untuk Siswa ke Sekolah Swasta
KALTIMNEWSROOM.COM – Pelaksanaan SPMB Samarinda 2026 kembali memunculkan keluhan dari masyarakat. Banyak orang tua berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri karena biaya pendidikan di sekolah swasta dinilai cukup memberatkan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai pemerintah perlu menyiapkan solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Ia mengusulkan Pemerintah Kota Samarinda memberi bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang akhirnya melanjutkan sekolah di swasta, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
“DPRD sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan skema bantuan untuk siswa yang tidak masuk sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terbebani biaya besar,” ujar Puji, Senin (25/5/2026).
DPRD Samarinda Masih Terima Banyak Keluhan soal SPMB Samarinda 2026
Puji mengatakan aturan dan daya tampung dalam SPMB Samarinda 2026 sebenarnya sudah disusun cukup jelas oleh Dinas Pendidikan.
Namun, ia menyebut banyak orang tua masih memaksakan anaknya masuk sekolah negeri tertentu meski kuota sudah penuh.
“Kami masih sering menerima aduan dari warga yang berharap anaknya tetap bisa diterima di sekolah negeri favorit,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut hampir selalu muncul setiap masa reses DPRD Samarinda.
Ia juga menjelaskan DPRD bersama Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi terkait juknis, jalur penerimaan, hingga sistem zonasi ke masyarakat.
Keterbatasan Sekolah Jadi Kendala Penerimaan Murid Baru
Selain persoalan kuota, Puji juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas sekolah di sejumlah wilayah Samarinda.
Beberapa kawasan, menurutnya, belum memiliki jumlah sekolah negeri yang memadai untuk jenjang SD maupun SMP.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menjaga keberlangsungan sekolah swasta agar tetap berjalan.
“Kalau pemerintah terus menambah sekolah negeri, sekolah swasta bisa kekurangan murid. Karena itu pemerintah juga harus menjaga keseimbangannya,” jelasnya.
Ia mencontohkan keluhan warga di Kelurahan Jawa dan Sidodadi yang mempersoalkan hasil penerimaan siswa di SMPN 4 dan SMPN 22 Samarinda.
Sri Puji Minta Sosialisasi SPMB Samarinda 2026 Lebih Masif
Puji meminta Dispendik Kota Samarinda meningkatkan sosialisasi aturan SPMB Samarinda 2026 agar masyarakat lebih memahami sistem zonasi dan jalur afirmasi.
Ia menyarankan pemerintah menyebarkan informasi melalui sekolah, media sosial, hingga lingkungan RT supaya masyarakat tidak salah memahami aturan peneriaan siswa baru.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami mekanisme yang berlaku dan tidak memaksakan kehendak demi masuk ke sekolah tertentu,” tegasnya.
Menurut Puji, edukasi yang maksimal dapat mengurangi polemik penerimaan murid baru sekaligus menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan tertata di Samarinda.
(ADV)
