Tekankan Fiskal Harus Berpihak kepada Rakyat, Andi Harun: Berdosa Jika APBD Besar Tak Berdampak
KALTIMNEWSROOM.COM – Satu kalimat dari Wali Kota Samarinda Andi Harun langsung mengubah suasana Dialog Publik Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027 yang digelar di Kafe Bagios, Sabtu (1/8/2026) malam.
“Saya pastikan berdosa kalau APBD besar, tapi manfaatnya minim bagi masyarakat,” tegas Andi Harun.
Pernyataan itu menjadi benang merah pemaparannya di hadapan peserta dialog yang diselenggarakan Ikatan Alumni PMII Kalimantan Timur (IKA PMII Kaltim).
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan ditentukan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan sejauh mana anggaran tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi Jadi Tanggung Jawab Moral
Andi Harun menilai kondisi fiskal yang semakin ketat harus dijawab dengan keberanian mengambil keputusan.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa memaksakan seluruh program berjalan ketika kemampuan keuangan mengalami penyesuaian.
Karena itu,Pemkot Samarinda memilih memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, sementara kegiatan yang belum mendesak ditunda.
“Situasi ekonomi seperti ini juga tidak diinginkan oleh pemerintah pusat. Makanya kita harus menyesuaikan belanja di daerah. Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda,” ujarnya.
Ia menegaskan efisiensi bukan sekadar upaya menghemat anggaran.
Baginya, efisiensi merupakan bentuk tanggung jawab moral agar setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat yang nyata.
Pangkas Belanja Seremonial dan Perjalanan Dinas
Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan penghematan di lingkungan Pemkot Samarinda.
Pemerintah memangkas belanja makan dan minum yang sebelumnya mencapai sekitar Rp98 miliar, mengevaluasi kegiatan seremonial, serta memperketat perjalanan dinas.
Saat ini, anggaran perjalanan dinas hanya sekitar Rp7 miliar dan seluruhnya dipusatkan di Sekretariat Daerah.
Setiap kepala perangkat daerah yang akan melakukan perjalanan dinas wajib memperoleh persetujuan kepala daerah.
“Kita hanya anggarkan Rp7 miliar untuk perjalanan dinas yang terpusat di Sekretariat Daerah. Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah. Begini caranya kita melakukan efisiensi,” jelasnya.
Andi Harun juga mengaku menerapkan kebijakan tersebut kepada dirinya sendiri.
Sejak Januari hingga Agustus 2026, ia hanya dua kali melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.
Bahkan ketika diundang menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan, ia memilih menggunakan biaya pribadi.
“Saat saya diundang menjadi narasumber saja, saya tidak mau pakai anggaran perjalanan dinas. Saya pakai dana pribadi. Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada jajaran,” katanya.
PAD Harus Kembali kepada Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga mengingatkan pentingnya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.
Menurutnya, PAD Samarinda yang kini berada di kisaran Rp1,2 triliun berasal dari kontribusi masyarakat sehingga harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan.
“Uang rakyat yang disumbangkan melalui PAD harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan peningkatan pendapatan daerah tidak harus selalu dilakukan melalui kenaikan pajak.
Pemkot Samarinda justru mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sumber pendapatan baru yang mampu memberikan keuntungan sekaligus memperkuat PAD.
Perjuangan ke Pusat Harus Berbasis Data
Selain membahas efisiensi, Andi Harun menyoroti pentingnya strategi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan fiskal ke pemerintah pusat.
Menurutnya, perjuangan tersebut harus dibangun melalui kajian akademik, data yang valid, dan argumentasi teknokratik, bukan sekadar narasi politik.
“Perjuangan ke pusat harus didasari platform perjuangan yang jelas. Narasi yang dibawa ke pusat harus didasari data yang valid dan narasi teknokrat sesuai kondisi objektif di lapangan. Bukan sekadar narasi politik yang justru hanya akan membuahkan hasil sia-sia,” ungkapnya.
Ia mengaku telah menggandeng akademisi untuk menyusun berbagai kajian sebagai dasar memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk dalam menyikapi persoalan dana kurang salur.
Pastikan Warga Tetap Terlindungi
Di tengah pembahasan mengenai fiskal, Andi Harun menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pemkot Samarinda, kata dia, siap mengambil alih pembiayaan iuran BPJS Kesehatan sekitar 49 ribu warga yang sebelumnya menjadi tanggungan Pemprov Kaltim.
Bahkan pada APBD 2027, Pemkot berkomitmen menanggung seluruh warga Samarinda yang masih belum terakomodasi.
“Bahkan di 2027 nanti kita siap cover semua, termasuk warga Samarinda yang tersisa 1.700 yang saat ini masih di bawah tanggungan provinsi,” pungkasnya. (*)
