BOGOR – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, mengambil langkah proaktif dengan meninjau langsung kondisi terkini Pasar Jambu Dua. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses transisi dan operasional pasar pasca-revitalisasi benar-benar memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi lokal. Langkah pengawasan ini menjadi krusial mengingat Pasar Jambu Dua memegang peranan vital sebagai salah satu jantung perputaran uang bagi masyarakat di wilayah Bogor Utara dan sekitarnya.
Dalam kunjungannya, Rifki menekankan bahwa aspek kenyamanan merupakan fondasi utama untuk menarik minat masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional. Ia melihat bahwa persaingan dengan ritel modern kian ketat, sehingga pengelola pasar harus mampu menghadirkan suasana yang bersih, aman, dan teratur. Tanpa adanya perbaikan standar pelayanan, pasar tradisional berisiko kehilangan basis pelanggan setianya. Oleh karena itu, pengawasan intensif terhadap fasilitas publik menjadi prioritas utama Komisi II saat ini.
Evaluasi Kesiapan Fasilitas dan Standar Pelayanan
Selama proses peninjauan, perwakilan legislatif tersebut menyoroti berbagai aspek teknis yang mendasari kelayakan operasional pasar. Fokus utama tertuju pada pengaturan lapak pedagang yang harus memenuhi asas keadilan dan kemudahan akses bagi pembeli. Rifki menilai bahwa penataan ruang yang baik akan meminimalisir kekumuhan yang selama ini menjadi citra negatif pasar rakyat.
- Memastikan ketersediaan sistem drainase yang berfungsi optimal guna mencegah genangan air saat hujan.
- Mengevaluasi sistem pencahayaan dan sirkulasi udara di area dalam pasar untuk kenyamanan transaksi.
- Mendorong penyediaan fasilitas pendukung seperti toilet bersih dan area parkir yang representatif.
- Memastikan ketersediaan sarana pemadam kebakaran sebagai langkah mitigasi risiko bencana.
Mendorong Efisiensi Pengelolaan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya
Selain meninjau fisik bangunan, DPRD Kota Bogor juga memberikan catatan kritis terhadap performa manajerial pengelola pasar. Rifki mendesak Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) untuk menerapkan strategi pengelolaan yang lebih inovatif dan transparan. Integrasi teknologi dalam pemantauan harga pangan dan retribusi pasar menjadi salah satu poin yang ia usulkan untuk meningkatkan akuntabilitas.
Transformasi pasar tradisional di Kota Bogor ini sebenarnya sejalan dengan program penataan kawasan yang telah dicanangkan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, implementasi di lapangan memerlukan pengawasan ketat agar anggaran yang terserap memberikan output yang sepadan dengan kesejahteraan pedagang. Rifki berharap tidak ada lagi kendala administratif yang menghambat pedagang untuk segera menempati fasilitas baru yang tersedia.
Menjaga Stabilitas Harga dan Kenyamanan Pembeli
Sebagai pusat ekonomi rakyat, Pasar Jambu Dua harus mampu menjamin ketersediaan stok pangan dengan harga yang kompetitif. Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi DPRD untuk mendengarkan langsung aspirasi para pedagang mengenai dinamika harga di tingkat distributor. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat desa dan kota.
Pihak legislatif berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan pasar tradisional. Melalui fungsi pengawasan yang konsisten, diharapkan Pasar Jambu Dua bertransformasi menjadi pusat perbelanjaan yang modern namun tetap mempertahankan karakteristik khas kearifan lokal. Masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh upaya ini dengan menjadikan pasar rakyat sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program pembangunan daerah, publik dapat mengakses laman resmi Pemerintah Kota Bogor guna memantau perkembangan infrastruktur secara berkala.
