KaltimNewsroom.com – Komitmen memperkuat sinergi pengelolaan keuangan daerah terus dibangun Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
Hal tersebut terlihat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BAPPERIDA Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama para kepala daerah se-Kalimantan Timur. Rakor dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni.
Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal, khususnya di tengah penerapan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Andi Harun Apresiasi Inisiatif Pemprov Kaltim Bangun Forum Koordinasi
Usai mengikuti Rakor, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menginisiasi forum koordinasi tersebut.
Menurutnya, komunikasi dan konsolidasi antar kepala daerah menjadi kebutuhan strategis agar setiap daerah memiliki arah kebijakan yang selaras dalam mengelola keuangan dan pembangunan.
“Rakor seperti ini sangat strategis. Kalau perlu digelar secara berkala dengan tema-tema khusus, seperti pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun pembangunan infrastruktur. Dengan sinergi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, keberadaan forum bersama seperti ini dapat menjadi wadah untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Percepatan Transfer Keuangan Daerah Jadi Perhatian Bersama
Dalam Rakor tersebut, salah satu pembahasan penting adalah terkait realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten dan kota yang dinilai masih perlu dipercepat.
Percepatan penyaluran bantuan keuangan menjadi hal penting agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai target dan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, Andi Harun turut menyoroti realisasi penyaluran dana bagi hasil pajak yang diterima Kota Samarinda. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini realisasi tersebut masih berada di kisaran 35 persen.
“Kami berharap proses penyaluran dapat dilakukan lebih merata agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah berjalan optimal,” ungkapnya.
Menurutnya, percepatan transfer dana akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD lebih awal serta memastikan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Dorong Perjuangan TKD Berbasis Kajian dan Data
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun juga mendorong agar setiap Rakor menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret, termasuk strategi bersama dalam memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan, perjuangan peningkatan dukungan fiskal harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur melalui kajian akademik dan data yang kuat.
“Kalau kita berjuang dengan dokumen teknokratik dan data yang lengkap, pemerintah pusat akan lebih mudah memahami kebutuhan daerah. Yang berbicara nanti bukan opini, tetapi data,” tegasnya.
Andi Harun menilai pemerintah pusat akan melakukan evaluasi secara objektif terhadap kondisi keuangan setiap daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa pengelolaan APBD telah diarahkan pada belanja prioritas serta peningkatan pelayanan publik.
Ia pun menyatakan kesiapan untuk bersama-sama memperjuangkan peningkatan TKD sepanjang didukung dengan naskah akademik dan kajian teknokratik yang komprehensif.
Konsolidasi Antardaerah untuk Kaltim yang Semakin Solid
Di akhir keterangannya, Andi Harun kembali mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Timur dalam membangun ruang komunikasi dan konsolidasi antarpemerintah daerah.
Menurutnya, suasana Rakor berlangsung terbuka dan komunikatif, sehingga mampu menciptakan kesamaan pandangan antar kepala daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah.
“Suasananya sangat cair, komunikatif, dan ini merupakan langkah konsolidasi yang memang sudah lama kita tunggu. Ke depan, kami berharap Rakor seperti ini dapat dilaksanakan secara berkala agar perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Timur semakin solid dan terintegrasi,” pungkasnya.
(*)
