KALTIMNEWSROOM.COM – Kerusakan peralatan pemadam dan keterbatasan perlindungan bagi relawan mendorong DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota segera mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp13 miliar. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai pemerintah perlu bergerak cepat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Rohim menyoroti anggaran BTT tahun 2026 yang hingga kini belum memberikan dampak langsung bagi petugas di lapangan. Padahal, kebakaran yang terus terjadi membutuhkan dukungan peralatan memadai agar relawan dapat menjalankan tugas dengan aman.
Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda perlu menetapkan kembali status tanggap darurat Karhutla agar dapat menggunakan dana BTT sesuai ketentuan.
“Dengan situasi kebakaran di mana-mana, menurut saya Karhutla di Samarinda ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat, sehingga dana BTT bisa diakses untuk memenuhi semua fasilitas pemadaman kebakaran,” kata Rohim, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, pemerintah kota harus segera mengambil keputusan karena keterbatasan fasilitas dapat menghambat proses pemadaman. Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan petugas harus menjadi prioritas ketika mereka menghadapi kebakaran di lapangan.
Abdul Rohim Soroti Kerusakan Peralatan Pemadam
Rohim menyampaikan desakan tersebut setelah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim melaporkan kerusakan sejumlah peralatan pemadam. Kondisi itu menyulitkan relawan saat berupaya mengendalikan api.
Ia meminta Pemkot Samarinda memanfaatkan dana BTT untuk membeli alat pelindung diri (APD) dan mengganti peralatan yang sudah tidak layak pakai.
Menurut Rohim, pemerintah tidak boleh mengabaikan risiko yang dihadapi ribuan relawan dan petugas. Mereka membutuhkan perlengkapan yang memadai untuk mengurangi bahaya ketika bertugas di lokasi kebakaran.
Ia menambahkan, pemerintah dapat memenuhi sejumlah kebutuhan dasar relawan dengan biaya relatif terjangkau. Pengadaan selang pemadam, misalnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp3 juta.
Karena itu, Rohim meminta Pemkot segera memenuhi kebutuhan tersebut agar kekurangan peralatan tidak menghambat upaya pemadaman.
DPRD Samarinda Minta Pemerintah Pusat Perkuat Penanganan
Selain mendesak pemerintah kota, DPRD Samarinda mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan lebih besar dalam penanganan Karhutla.
Rohim mengungkapkan, DPRD Samarinda telah menemui anggota DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi kebakaran dan kebutuhan petugas di lapangan.
Ia menilai kebakaran yang terus meluas dan mulai mengganggu aktivitas warga membutuhkan penanganan yang lebih kuat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat langkah di tingkat kota sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah pusat.
Rohim berharap pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan Karhutla sebagai bencana nasional sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, dukungan yang lebih luas diperlukan untuk memperkuat fasilitas pemadaman dan meningkatkan keselamatan relawan.
“Kita berharap pemerintah daerah segera memperkuat penanganan di tingkat kota, dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan Karhutla sebagai bencana nasional,” demikian Abdul Rohim.
(Adv)
