KALTIMNEWSROOM.COM – Penerapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah perkotaan memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan perencanaan dan efektivitas program. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan KDMP yang menyasar 59 kelurahan di Kota Tepian tersebut.
Viktor menyoroti konsep koperasi desa yang pemerintah terapkan di kawasan perkotaan. Menurutnya, karakteristik ekonomi masyarakat Samarinda membutuhkan pendekatan yang berbeda dari wilayah perdesaan.
Ia juga menilai pemerintah menjalankan program tersebut secara terburu-buru tanpa perencanaan anggaran yang jelas sejak awal.
“Program itu termasuk program yang terburu-buru,” ujar Viktor, Sabtu (24/10/2026).
Viktor Soroti Kinerja Koperasi Kelurahan
Viktor mengatakan aktivitas KDMP belum menunjukkan perkembangan berarti setelah berjalan sekitar satu hingga dua tahun. Padahal, koperasi diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Ia menilai daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan koperasi menjalankan fungsi ekonomi secara nyata, bukan hanya menyediakan bangunan atau fasilitas usaha.
“Ekonomi di tengah-tengah masyarakat ini sangat menurun,” ungkapnya.
Menurut Viktor, memasuki tahun kedua, koperasi seharusnya mulai menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Produk tersebut antara lain gas elpiji, sembako, dan obat-obatan.
Namun, ia menilai kegiatan usaha koperasi belum berjalan optimal. Kondisi ini mendorongnya mempertanyakan kesiapan pengelola dan perencanaan pemerintah dalam merealisasikan tujuan program.
Pekerja Proyek Diduga Belum Menerima Pembayaran
Persoalan KDMP juga menyentuh pembangunan fasilitas fisik. Viktor menyebut sejumlah pekerja dan penyedia jasa di tingkat bawah belum menerima pembayaran atas pekerjaan mereka.
Ia menilai masalah pembayaran dapat berdampak pada pihak lain dalam rantai pelaksanaan proyek. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menelusuri persoalan tersebut dan memastikan pihak yang memiliki kewajiban menyelesaikannya.
“Banyak yang enggak dibayar tuh, berdampak juga kepada sub-sub di bawahnya,” jelasnya.
Viktor menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar pelaksanaan program tidak menimbulkan masalah baru. Selain mendukung operasional koperasi, pemerintah juga perlu memperhatikan kelancaran pembangunan fasilitas dan pemenuhan kewajiban kepada pekerja maupun penyedia jasa.
Rencana Penyaluran Gaji melalui Koperasi Dikritik
Viktor turut mempertanyakan rencana pemerintah mengalihkan sebagian fungsi birokrasi dan menyalurkan gaji pegawai melalui rekening koperasi. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah tahapan administrasi alih-alih menyederhanakan pekerjaan.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan persaingan usaha di Samarinda. Kehadiran jaringan toko ritel modern menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan saat pemerintah merancang model bisnis koperasi perkotaan.
“Itu bukan penyederhanaan namanya, itu membuat pekerjaan baru,” tegas Viktor.
Karena itu, Viktor mendorong pemerintah meninjau kembali pelaksanaan KDMP secara menyeluruh. Evaluasi perlu mencakup perencanaan, anggaran, pembangunan fisik, dan aktivitas usaha agar program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Samarinda.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan pendukung memiliki mekanisme yang jelas. Dengan begitu, keberadaan KDMP di 59 kelurahan dapat memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi warga.
(Adv)
