KALTIMNEWSROOOM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan tahun 2026 dengan memprioritaskan penyelesaian seluruh proses administrasi sejak awal tahun.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan realisasi anggaran daerah dapat tercapai secara maksimal.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor, menegaskan pentingnya kesiapan dokumen pendukung sebagai syarat utama dimulainya kegiatan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah (PD) menyelesaikan dokumen perencanaan dan administrasi paling lambat akhir Januari 2026.
“Harapannya, bulan Februari kegiatan sudah bisa berjalan. Semua dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Surat Keputusan (SK), Pengguna Anggaran (PA), dan dokumen lainnya harus sudah siap,” kata Noviari usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Radalok) I di Kantor Bupati Kutim, Rabu (7/1/2026).
Hindari Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan
Noviari menilai, persoalan administrasi selama ini kerap menjadi penyebab utama keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya komitmen dan kedisiplinan seluruh PD agar tidak menunda penyusunan dan penyelesaian dokumen pendukung.
Ia menyebut, selain dokumen administrasi, PD juga harus segera menuntaskan berbagai persiapan teknis seperti survei lapangan, penyiapan perangkat pendukung kegiatan, hingga koordinasi internal.
“Kita minta di bulan Januari ini administrasi sudah clear. Mulai dari SK perangkat pendukung, penyiapan kegiatan, survei, hingga hal-hal teknis lainnya harus sudah tuntas, supaya Februari kita sudah bisa langsung jalan,” tegasnya.
Evaluasi 2025 Tunjukkan Tren Positif
Dalam kesempatan tersebut, Noviari juga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2025.
Berdasarkan hasil Radalok, Pemkab Kutim mencatat peningkatan kinerja yang cukup signifikan, terutama pada capaian realisasi keuangan.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi keuangan daerah mampu mencapai sekitar 80 persen.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Noviari, kinerja pelaksanaan anggaran daerah menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat terhadap keseriusan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Karena itu, ia meminta seluruh PD terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan kegiatan.
Target Radalok April Capai 20 Persen
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setkab Kutim, Insan Bowo Asmoro menyampaikan bahwa Radalok merupakan forum penting untuk mengevaluasi capaian dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan program selama satu tahun anggaran.
Ia menambahkan, pihaknya menargetkan realisasi anggaran mencapai 20 persen pada Radalok berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026.
“Target kami, pada Radalok April nanti realisasi anggaran sudah berada di angka 20 persen,” ujarnya singkat. (*)
