JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara terbuka mengungkap data mengejutkan terkait aset pertanahan yang mereka kelola saat ini. Sebanyak puluhan ribu hektare lahan bermasalah tercatat berpotensi memicu konflik agraria di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, Mabes TNI langsung mengambil langkah inventarisasi mendalam untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, proses penyelesaian tersebut membutuhkan waktu karena kompleksitas status kepemilikan di lapangan.
Rincian Data Aset Tanah TNI
Berdasarkan catatan resmi instansi militer tersebut, total barang milik negara (BMN) berupa tanah yang berada dalam pengelolaan mencapai ratusan ribu hektare. Namun, tidak semua aset tersebut berada dalam kondisiClean and Clear tanpa sengketa hukum.
Berikut adalah rincian data aset tanah yang dikelola oleh TNI:
- Total luas tanah yang dikelola mencapai 369.971 hektare.
- Sebanyak 191.657 hektare di antaranya belum memiliki sertifikat resmi.
- Sebanyak 44.677 hektare tercatat sebagai lahan bermasalah.
Sementara itu, status tanah yang belum bersertifikat ini sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi menjadi prioritas utama lembaga pertahanan negara.
Ancaman Konflik Agraria di Lapangan
Keberadaan lahan bermasalah ini bukan sekadar urusan administrasi internal semata. Potensi konflik agraria dengan warga sekitar menjadi ancaman nyata yang harus segera diredam.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan TNI. Langkah ini diambil agar seluruh aset negara memiliki kekuatan hukum tetap demi menghindari gesekan sosial di masa depan.
