KaltimNewsroom.com — Wali Kota Samarinda, Andi Harun hadir menjadi dosen tamu dalam program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) pada Jumat (8/5/2026).
And Harun berdiskusi bersama mahasiswa mengenai dinamika Hukum Administrasi Pemerintahan di tengah perkembangan sosial dan politik yang terus berubah.
Ia membahas hubungan antara hukum, politik, dan kekuasaan. Sekaligus menekankan pentingnya konstitusi sebagai pembatas agar kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Orang nomor satu di Pemkot Samarinda ini mengatakan, hukum administrasi pemerintahan merupakan salah satu bidang hukum yang terus mengalami perkembangan mengikuti perubahan zaman, termasuk kemajuan teknologi informasi dan dinamika tata kelola pemerintahan.
“Untuk mata kuliah hukum administrasi pemerintahan atau hukum administrasi negara, asik sih diskusi sama mahasiswa. Mengajar itu juga sambil belajar sebenarnya,” ujarnya saat di temui Gedung G UMKT, Jalan Juanda Samarinda, pada Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, forum akademik menjadi ruang penting untuk bertukar pemikiran sekaligus membahas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah perkembangan masyarakat.
Pengalaman sebagai kepala daerah, kata dia, juga memberi banyak perspektif praktis yang relevan dengan dunia akademik.
“Jadi alhamdulillah mumpung ada waktu bisa share bersama mahasiswa tentang perkembangan ilmu hukum. Dan itu juga sangat terkorelasi dengan tugas-tugas saya sehari-hari, apalagi hukum administrasi pemerintahan,” katanya.
Tantangan Adaptasi Regulasi di Era Perubahan Cepat
Andi Harun menjelaskan, tantangan terbesar dalam hukum administrasi pemerintahan saat ini adalah cepatnya perubahan sosial dan ekonomi yang terkadang tidak diikuti dengan kecepatan adaptasi regulasi.
Menurutnya, perkembangan tata kelola pemerintahan modern sering kali bergerak lebih cepat dari penyesuaian aturan normatif yang tersedia.
“Hukum administrasi pemerintahan terus mengalami dinamika perkembangan, termasuk perkembangan informasi. Di situlah letak menariknya karena posisi hukum kita berdiri di tengah dinamika tuntutan tata kelola yang lebih advance,” jelasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut memunculkan jarak antara hukum tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam kajian akademik, hal itu dikenal dengan istilah law in book dan law in action.
“Kadang-kadang perkembangan sosial, ekonomi atau landscape pemerintahan kita itu sering kali lebih cepat daripada adaptasi terhadap peraturan normatif yang ada,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, persoalan tersebut justru menjadi ruang kajian yang menarik di lingkungan kampus. Banyak penelitian hukum lahir dari perbedaan antara teori hukum dengan implementasinya dalam praktik pemerintahan.
“Di kampus-kampus, di forum-forum akademik, sering kita menjadikannya sebagai tema dialog, tema diskusi, bahkan menjadi tema-tema penelitian hukum antara gap antara law in book dengan law in action,” katanya.
Ia menambahkan, hasil penelitian hukum dari kalangan akademisi dapat menjadi kontribusi penting dalam mendorong pembaruan hukum nasional. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Antara hukum yang seharusnya ada dengan kenyataan hukum di lapangan yang terjadi, itu menjadi menarik untuk dikaji,” ujarnya.
Penegasan Pentingnya Reformasi Hukum
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga menekankan pentingnya pembaruan hukum di berbagai sektor agar pembangunan nasional tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Menurutnya, reformasi hukum harus terus dilakukan agar regulasi yang ada mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tantangan pemerintahan modern.
“Kesimpulannya bahwa arah pembaruan hukum kita di segala aspek bidang hukum terus menjadi kebutuhan untuk memastikan arah pembangunan hukum kita berjalan di atas negara Indonesia yang berdasarkan hukum,” tutupnya.
(tim redaksi)
