KALTIMNEWSROOM.COM – Keterbatasan ruang fiskal daerah mendorong DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, mencari strategi pengelolaan anggaran yang efektif. Salah satunya melalui kunjungan kerja Komisi III DPRD Tarakan ke DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (26/10/2026).
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp900 miliar, DPRD Tarakan ingin mempelajari langkah pemerintah daerah dalam menjaga pembangunan dan pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2026.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan rombongan DPRD Tarakan secara khusus meminta penjelasan mengenai strategi mitigasi pemerintah kota saat menghadapi pemangkasan anggaran.
“Mereka mempertanyakan kaitannya dengan anggaran 2026. APBD mereka memang tidak sampai Rp1 triliun, hanya sekitar Rp900 miliar. Padahal Tarakan ini adalah kota jasa,” kata Deni saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.
DPRD Samarinda Sarankan Prioritas Pelayanan Dasar
Deni menjelaskan, Tarakan selama ini juga mengandalkan bantuan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Karena itu, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah setempat menyusun skala prioritas secara cermat.
DPRD Samarinda menyarankan agar DPRD Tarakan mendorong pemerintah kota memusatkan anggaran pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir menjadi contoh prioritas yang diterapkan Pemerintah Kota Samarinda dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurut Deni, pemerintah perlu memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak setiap program sebelum menentukan alokasi belanja daerah.
Tarakan Punya Peran Strategis sebagai Pintu Masuk Kaltara
Dalam diskusi tersebut, Deni turut menyoroti posisi strategis Kota Tarakan di Kalimantan Utara. Meski ibu kota provinsi berada di Kabupaten Bulungan, Tarakan memiliki peran penting sebagai pintu masuk bagi pengunjung dari luar daerah.
“Kita melihat Tarakan sebagai pintu masuk utama Provinsi Kaltara, meskipun ibu kotanya berada di Bulungan. Tarakan ini selalu menjadi tujuan awal para pengunjung dari luar daerah,” ujar Deni.
Posisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Tarakan. Pemerintah daerah perlu mengelola anggaran secara tepat agar mampu mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi strategis kota.
Kunjungan Kerja Bahas Evaluasi Pembangunan dan Pilkada
Selain membahas strategi pengelolaan APBD, kunjungan Komisi III DPRD Tarakan juga mencakup monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan fasilitas publik.
Kedua pihak bertukar pandangan mengenai pelaksanaan pembangunan serta sejumlah isu strategis daerah. Persiapan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) turut masuk dalam pembahasan.
Deni menilai, pertukaran pengalaman antardaerah dapat membantu DPRD memahami berbagai pendekatan kebijakan. Terlebih, pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk menjaga kualitas pembangunan ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Ia juga menyinggung perjalanan Tarakan yang berkembang dari kota administratif hingga menjadi kota seperti sekarang.
“Banyak hal yang kita diskusikan. Apalagi kita tahu Tarakan ini dulunya berawal dari kota administratif sebelum berkembang menjadi kota madya, hingga menjadi Kota Tarakan seperti sekarang,” demikian Deni Hakim Anwar.
(Adv)
