KALTIMNEWSROOM.COM – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti dugaan kebocoran distribusi BBM bersubsidi di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Ia menilai penambahan jam operasional hingga 24 jam perlu dibarengi pengawasan ketat agar pasokan BBM tepat sasaran.
Sejumlah SPBU di Samarinda kini melayani pembelian BBM selama 24 jam. Lokasinya meliputi Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan AW Syahranie, serta kawasan Sungai Siring di Jalan Poros Samarinda–Bandara APT Pranoto.
Iswandi mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas yang merespons kondisi di lapangan. Menurutnya, penyesuaian jam pelayanan menjadi langkah positif untuk menghadapi antrean kendaraan.
“Kalau menurut saya bagus, berarti dia tanggap. Jangan sampai langsung dipaksa seperti di Bali, baru 24 jam. Kita lihat kondisi,” kata Iswandi.
Namun, ia mengingatkan bahwa penambahan jam operasional saja belum tentu menyelesaikan persoalan antrean BBM di Kota Tepian.
Iswandi Soroti Dugaan Pengetapan BBM Subsidi
Iswandi menilai pemerintah perlu menelusuri dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum pengetap. Ia menduga sejumlah oknum menjual kembali BBM tersebut ke sektor industri demi memperoleh keuntungan.
Menurutnya, kuota dari pemerintah pusat seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat jika penyalurannya berjalan sesuai aturan. Karena itu, ia meminta pihak terkait memperketat pengawasan distribusi.
“Sebenarnya cukup kalau tidak ada masalah pendistribusian, termasuk mereka-mereka yang tidak berhak menerima, malah menerima,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai praktik penyalahgunaan distribusi dapat mengurangi pasokan bagi masyarakat yang berhak. Ia meminta petugas memastikan setiap penerima memenuhi ketentuan yang berlaku.
Iswandi Temukan Dugaan Penyalahgunaan Barcode BBM
Selain menyoroti pengetap, Iswandi juga mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem digitalisasi Fuel Card atau barcode pembelian BBM.
Ia menceritakan pengalaman rekannya yang gagal membeli BBM karena sistem mencatat penggunaan barcode sebanyak dua hingga tiga kali dalam sehari. Padahal, rekannya masih ingin menggunakan jatah pembelian hari itu.
“Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai barcode tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya,” ungkapnya.
Iswandi menduga ada pihak yang menyalahgunakan barcode tersebut. Namun, ia menilai pihak terkait perlu memeriksa sistem dan mekanisme transaksi untuk memastikan penyebab kejadian itu.
Ia juga meminta Pertamina dan pengelola SPBU menelusuri setiap laporan penyalahgunaan. Langkah tersebut penting agar pihak lain tidak mengambil jatah pembelian BBM milik masyarakat.
DPRD Minta Pemerintah Evaluasi Kuota BBM Samarinda
Untuk mengatasi persoalan antrean dalam jangka panjang, Iswandi mendorong pemerintah mengevaluasi alokasi kuota BBM bersubsidi di Samarinda.
Ia meminta pemerintah memperbarui data kebutuhan BBM dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah kendaraan. Menurutnya, data lama belum tentu mencerminkan kebutuhan masyarakat saat ini.
Iswandi juga mempertanyakan antrean BBM di Kalimantan, meskipun wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam keterangannya, penduduk Pulau Jawa diperkirakan mencapai 151,6 juta jiwa. Sementara itu, Kalimantan memiliki sekitar 16,4 juta jiwa.
Perbedaan jumlah penduduk dan kondisi antrean tersebut, menurut Iswandi, perlu menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu menelusuri kemungkinan masalah dalam tata kelola dan distribusi BBM bersubsidi.
“Pasti ada sesuatu yang salah, dan itu yang harus dibedah,” tandasnya.
(Adv)
