KALTIMNEWSROOM.COM – Ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda pada 2027 masih menghadapi tekanan akibat kewajiban pembayaran dari kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyusun belanja secara lebih selektif agar pelayanan publik tetap berjalan.
Tekanan anggaran itu menjadi perhatian Komisi 4 DPRD Kota Samarinda saat membahas rencana anggaran bersama delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitranya.
Sekretaris Komisi 4 DPRD Samarinda Riska Wahyuningsih mengatakan setiap OPD masih membawa kewajiban pembayaran yang harus pemerintah selesaikan. Karena itu, ruang anggaran untuk menjalankan program baru menjadi lebih terbatas.
DPRD Samarinda Soroti Beban Utang pada Anggaran 2027
Riska mengatakan kondisi tersebut membuat Pemkot Samarinda harus memilah kebutuhan dalam penyusunan anggaran 2027.
Pemerintah akan memangkas sejumlah belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Langkah itu diperlukan agar anggaran tetap dapat memenuhi kewajiban lama sekaligus mempertahankan pelayanan publik.
“Memang bayar utang prioritas anggaran 2027. Yang masih bisa dikurangi, itu dipangkas,” ujar Riska, Senin (17/8/2026).
Menurut Riska, kewajiban tersebut bukan berasal dari program baru. Pemkot Samarinda masih harus menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Fokusnya bayar utang. Tidak ada dinas yang tidak bayar utang,” katanya.
Belanja Pelayanan Masyarakat Tetap Jadi Prioritas di Anggaran 2027
Kewajiban pembayaran lama ikut memengaruhi kapasitas belanja setiap perangkat daerah. Anggaran yang terlihat besar secara nominal akan berkurang setelah pemerintah mengalokasikan dana untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
Sisa anggaran kemudian harus pemerintah bagi untuk berbagai kebutuhan pelayanan dan program lainnya.
Riska meminta Pemkot Samarinda tetap menjaga belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak memangkas program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.
“Semaksimal mungkin jangan dipotong, kalau berhubungan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu menerapkan skala prioritas agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Gaji ASN Samarinda hingga September Masih Aman
Selain kewajiban pembayaran kegiatan sebelumnya, pemerintah juga harus mengamankan belanja pegawai. Riska menyebut pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) hingga September masih dalam kondisi aman.
Namun, kebutuhan anggaran setelah periode tersebut masih harus masuk dalam pembahasan berikutnya.
“Untuk pegawai insya Allah sampai September masih aman. Nanti di perubahan bagaimana lagi, itu Badan Anggaran yang akan membahas,” ujarnya.
Pembahasan anggaran perubahan nantinya akan menentukan kebutuhan belanja pemerintah untuk periode setelah September.
DPRD Perkirakan Ruang Fiskal Mulai Longgar pada 2028
Riska memperkirakan tekanan anggaran akibat kewajiban lama masih akan terasa sepanjang 2027.
Menurutnya, pemerintah kemungkinan baru memiliki ruang yang lebih leluasa untuk menambah program pada 2028 ketika beban pembayaran mulai berkurang.
“Menurut saya, Anggaran 2027 ini kita masih belum bisa bernapas lega. Masih harus mengencangkan ikat pinggang,” tandasnya.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Samarinda dan DPRD harus menyusun anggaran 2027 secara hati-hati. Pemerintah perlu memastikan kewajiban lama terselesaikan, sementara program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap mendapat perhatian.
(Adv)
