KALTIMNEWSROOM.COM – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan dampak pemadaman listrik bergilir di Samarinda. Gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas usaha, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sebanding dengan kompensasi dari PLN.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai rencana evaluasi kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman patut diapresiasi. Namun, menurutnya, pemberian kompensasi tidak cukup untuk mengganti kerugian yang dialami masyarakat.
Ia menegaskan, kebutuhan utama warga saat ini adalah kepastian pasokan listrik agar aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan normal.
“Kalau bicara pantas atau tidak, saya kira tidak pantas. Karena masyarakat itu menginginkan dengan adanya listrik semua aktivitas bisa berjalan, apalagi yang punya UMKM,” ungkap Helmi, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi berulang kali perlu menjadi perhatian serius PLN. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan penggantian atas dampak pemadaman, tetapi juga jaminan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
DPRD Samarinda Pernah Panggil PLN Bahas Gangguan Listrik
Helmi mengungkapkan, DPRD Samarinda sebelumnya telah memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan mengenai gangguan pasokan listrik yang terjadi di Kota Tepian.
Dalam pertemuan tersebut, PLN menjelaskan bahwa persoalan pasokan berkaitan dengan regulasi distribusi bahan bakar batu bara.
Meski Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara, pasokan untuk kebutuhan pembangkit listrik tidak dapat langsung dikirimkan dari daerah produksi.
Material tersebut harus terlebih dahulu masuk ke dalam stok logistik pusat sebelum didistribusikan ke masing-masing daerah.
Helmi berharap kendala dalam rantai pasok tersebut dapat segera diatasi. Menurut politikus Partai Gerindra ini, persoalan distribusi energi harus mendapatkan perhatian agar tidak kembali berdampak terhadap pelayanan listrik kepada masyarakat.
PLN Diminta Antisipasi Pemadaman Berulang
Selain meminta penyelesaian persoalan pasokan, Helmi juga mendorong PLN menjadikan rangkaian pemadaman sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan.
Ia berharap perusahaan dapat memperkuat langkah antisipasi, sehingga masyarakat tidak terus menghadapi ketidakpastian pasokan listrik.
“Kita sebenarnya berharap PLN mengantisipasi dengan adanya kejadian-kejadian ini menjadi pengalaman untuk tidak terulang lagi di kemudian hari,” ujarnya.
Helmi menekankan, pemulihan pasokan listrik harus menjadi prioritas dibandingkan hanya berfokus pada mekanisme pemberian kompensasi.
Terlebih, gangguan listrik dapat memengaruhi berbagai sektor usaha yang bergantung pada ketersediaan energi untuk menjalankan operasionalnya.
PLN Evaluasi Kompensasi Pelanggan Terdampak
Sebelumnya, Manager UP3 PLN Samarinda, Adrian Sitompul, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman listrik.
Evaluasi tersebut mengacu pada ketentuan tingkat mutu pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 27 Tahun 2017.
Aturan tersebut telah mengalami perubahan melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).
Meski demikian, PLN belum memastikan besaran kompensasi maupun waktu pelaksanaannya.
Di tengah evaluasi tersebut, DPRD Samarinda berharap PLN tidak hanya menyelesaikan persoalan kompensasi, tetapi juga memastikan keandalan pasokan listrik agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah tidak kembali terganggu.
(Adv)
